Kemendagri dan DPR Perkuat Kolaborasi Program Tiga Juta Rumah di Sumedang
SUMEDANG, TirtaNews — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama DPR RI memperkuat sinergi pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah melalui rapat fasilitasi dan sosialisasi yang digelar di Aula Tampomas, Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 11 Juni 2026.
Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri itu dihadiri perwakilan Komisi II DPR RI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bank BJB, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat Desa Paseh Kidul.
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, mengatakan Program Tiga Juta Rumah merupakan salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Menurut dia, DPR akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
“DPR RI akan terus mendukung dan mengawal pelaksanaan program melalui fungsi pengawasan serta kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.
Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno, menegaskan bahwa Program Tiga Juta Rumah menjadi salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan sehat. Ia menilai keberhasilan program membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga dunia usaha dan masyarakat.
Suprayitno juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurut dia, inovasi tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung program tersebut melalui berbagai terobosan pelayanan. Salah satunya adalah percepatan penerbitan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat diselesaikan dalam waktu 15 hingga 60 menit untuk berkas yang telah lengkap.
Namun, Tuti mengakui tantangan sektor perumahan di Sumedang masih cukup besar. Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat sekitar 90.147 unit rumah yang membutuhkan peningkatan kualitas dan kawasan kumuh seluas 164,69 hektare yang memerlukan penanganan.
Untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengembangkan Sistem Tata Loka, sebuah sistem digital yang digunakan untuk mendata dan memetakan kondisi rumah masyarakat.
Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Agus Wahidin, mengatakan Program Tiga Juta Rumah merupakan bagian dari implementasi agenda pembangunan nasional yang dijalankan melalui semangat gotong royong antara pemerintah, pengembang, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus memperluas akses bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang, Marlina, menyebut daerahnya masih menghadapi sekitar 74 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) dan 164 hektare kawasan kumuh yang belum tertangani. Untuk meningkatkan akurasi intervensi, pemerintah daerah mengembangkan aplikasi Tata Loka yang mengintegrasikan data perumahan berbasis by name by address.
Dari sisi pembiayaan, Group Head Bisnis KPR dan KKB Bank BJB, Deasy Maulita Sundoro, menjelaskan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dapat memanfaatkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program tersebut menawarkan uang muka 1 persen, subsidi uang muka Rp4 juta, bunga tetap 5 persen hingga masa kredit berakhir, tenor hingga 20 tahun, dan cicilan sekitar Rp1 juta per bulan.
Melalui forum tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta menyatakan komitmen untuk memperkuat kolaborasi dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau. Upaya itu diharapkan dapat mempercepat pencapaian target Program Tiga Juta Rumah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Husni/Red)
