Andra Soni Dorong Kolaborasi Perangkat Daerah untuk Percepat Capaian Pembangunan Banten
PANDEGLANG, TirtaNews – Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kerja kolaboratif antar perangkat daerah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X dan XI Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Karang Tanjung, Pandeglang, Rabu, 18 Juni 2025.
Menurut Andra, kolaborasi yang solid antarlembaga pemerintahan sangat diperlukan guna mewujudkan delapan program prioritas yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2025–2029. Delapan program tersebut meliputi: Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cerdas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah, dan Banten Melayani.
“Pejabat struktural eselon III memiliki peran sentral dalam menangani isu-isu strategis yang menuntut koordinasi lintas lembaga dan wilayah. Mereka adalah penggerak utama di balik implementasi kebijakan kepala daerah,” ujar Andra di hadapan peserta pelatihan.
Ia menambahkan, pelatihan PKA dirancang untuk membentuk pejabat administrator yang tidak hanya memahami visi kepala daerah, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi program konkret di masing-masing unit kerja. Para pejabat ini dituntut memiliki kepemimpinan taktikal dan kecakapan manajerial yang mumpuni.
“Melalui kerja kolaboratif antar seluruh perangkat daerah, indikator makro pembangunan Provinsi Banten diharapkan meningkat secara berkelanjutan,” kata Andra.
Andra juga memaparkan bahwa saat ini rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025–2029 tengah dibahas bersama DPRD Provinsi Banten. Dalam rancangan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten menetapkan arah kebijakan pembangunan yang menekankan pada optimalisasi investasi di berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, kelistrikan, perdagangan, transportasi, pariwisata, hingga layanan keuangan.
“Dalam hal pengentasan kemiskinan, diperlukan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan terintegrasi. Begitu pula untuk menekan angka pengangguran terbuka, seluruh perangkat daerah harus bersinergi secara maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Banten Untung Saritomo menjelaskan bahwa pelatihan PKA ini diikuti oleh 80 peserta, terdiri dari 12 ASN Pemprov Banten dan 68 peserta dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Pelatihan akan berlangsung dari 18 Juni hingga 29 Oktober 2025 dengan metode blended learning, yang menggabungkan pembelajaran klasikal selama 18 hari dan pembelajaran nonklasikal selama 87 hari.
“Dengan pelatihan ini, kami berharap para peserta mampu menjadi pemimpin yang tak hanya cakap di ruang rapat, tetapi juga responsif terhadap tantangan lapangan,” kata Untung.
Melalui pelatihan ini, Pemprov Banten menegaskan komitmennya dalam membentuk birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tuntutan pembangunan daerah yang semakin kompleks. (Az/Red)
