Forum Banten Maju Apresiasi Kebijakan Andra Soni, Siap Jadi Lembaga Kontrol
SERANG, TirtaNews – Forum Banten Maju (FBM) kembali mengapresiasi kebijakan Gubernur Banten Andra Soni yang dinilai mendapat respons positif dari masyarakat. FBM menegaskan komitmennya untuk mendukung sekaligus mengkritisi kebijakan gubernur selama lima tahun ke depan.
Ketua FBM, Arwan, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terjebak dalam polemik permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diajukan oleh sebagian mantan relawan pemenangan Andra Soni. “Kami harus menahan diri agar tidak reaktif terhadap keinginan mendapat perhatian dari Gubernur Banten yang kami dukung secara struktural di relawan. Saya hingga kini belum bertemu beliau. Biarkan beliau bekerja dan mengabdikan diri untuk Banten tanpa tekanan,” ujar Arwan, Sabtu (30/3).
Lebih lanjut, Arwan menekankan bahwa FBM akan fokus pada gerakan sosial untuk mewujudkan Banten Maju Tanpa Korupsi. “Gubernur terpilih harus lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Kami mengarahkan FBM sebagai social movement untuk menegaskan bahwa pilihan masyarakat tidak salah. Salah satu kebijakan yang patut diapresiasi adalah Keputusan Gubernur (Kepgub) yang telah ditandatangani terkait program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ini adalah bentuk THR terbaik bagi warga Banten,” tambahnya.
Diketahui, Andra Soni resmi mengeluarkan kebijakan pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 10 April hingga 30 Juni 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Kepgub Banten Nomor 170 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor yang ditandatangani pada 27 Maret 2025.
Mantan Ketua Relawan AKAR, H. Hasan Basri, yang kini bergabung di FBM, juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah konkret Gubernur Andra Soni. “Ini menjadi tonggak pemenuhan harapan Banten Maju, menunjukkan keberpihakan kepada warga. Beberapa elemen masyarakat di luar FBM juga mendukung langkah ini, meskipun ada yang mengaitkannya dengan kebijakan serupa di Jawa Barat. Bagi saya, kebijakan yang baik memang harus ditiru demi kepentingan masyarakat Banten,” kata Hasan Basri yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Lintas Lembaga FBM.
Sementara itu, Wakil Ketua 1 FBM, Ahmad Saeful Rochman, menegaskan bahwa FBM akan menjadi lembaga kontrol terhadap kebijakan pemerintah demi mewujudkan Banten Maju Tanpa Korupsi. “FBM dibentuk tidak hanya untuk mendukung kebijakan, tetapi juga untuk melakukan kritik konstruktif. Setelah Idul Fitri, kami akan meresmikan langkah ini sebagai bagian dari komitmen kami,” pungkasnya. (Hen/Red)
