Aliansi Pemuda Indonesia Dukung Revisi UU TNI
CILEGON, TirtaNews – Aliansi Pemuda Indonesia menggelar unjuk rasa di Tugu Landmark Kota Cilegon, Banten, pada Kamis, 28 Maret 2025. Aksi yang diikuti sekitar 20 orang itu dipimpin oleh Supardi selaku Ketua Aliansi Pemuda Indonesia. Dalam orasinya, Supardi menegaskan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut Supardi, revisi UU TNI tidak mengancam prinsip reformasi dan memperjelas batasan bagi TNI dalam menempati jabatan publik. “Revisi ini tidak membuka ruang bagi kembalinya dwifungsi ABRI seperti di masa Orde Baru,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Ia merujuk pada aturan lama yang memberikan porsi 22 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bagi perwakilan TNI dan Polri tanpa pemilu. Selain itu, sistem dwifungsi memungkinkan prajurit aktif menempati jabatan eksekutif seperti gubernur, wali kota, dan bupati melalui mekanisme penunjukan.
Supardi menekankan bahwa dalam revisi terbaru, anggota TNI yang ingin menempati jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dini. “Ini penting untuk menjaga independensi institusi sipil dan membatasi campur tangan militer di ranah pemerintahan,” katanya.
Selain itu, revisi UU TNI memperluas cakupan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif dari 10 menjadi 14 kementerian atau lembaga. Penambahan ini tercantum dalam perubahan Pasal 47 UU TNI.
Revisi tersebut juga memberikan tugas baru kepada TNI, termasuk menangani ancaman pertahanan siber serta melindungi warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. “Tugas ini menyesuaikan dengan dinamika ancaman global yang semakin kompleks,” ujar Supardi.
Aksi unjuk rasa berlangsung damai dan berakhir pada pukul 17.30 WIB setelah peserta membubarkan diri secara tertib.
Pemerintah dan DPR hingga kini masih membahas rancangan revisi UU TNI di tengah perdebatan publik terkait batasan peran militer di ruang sipil. (Az/Red)
