GMNI Banten Soroti Penetapan WUP di Perairan Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Badak Jawa

0
GMNI Banten Soroti Penetapan WUP di Perairan Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Badak Jawa
Views: 10

SERANG, TirtaNews.co.id – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Banten meminta pemerintah mengevaluasi penetapan kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, dalam delineasi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026. GMNI Banten menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan kawasan konservasi.

Ketua GMNI Provinsi Banten, Zein Nasution, mengatakan penetapan WUP di sekitar Ujung Kulon tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Meski penetapan WUP bukan merupakan izin langsung untuk melakukan kegiatan pertambangan, kebijakan itu tetap perlu memperhitungkan risiko ekologis.

“Jangan sampai kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi justru diarahkan untuk kepentingan industri ekstraktif. Ujung Kulon bukan objek eksploitasi ekonomi, melainkan benteng kehidupan dan warisan ekologis bangsa,” kata Zein.

Selain persoalan pertambangan, GMNI Banten menyoroti wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Menurut Zein, rencana translokasi satwa langka tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah yang transparan dan komprehensif. Pemerintah diminta tidak hanya mempertimbangkan pemindahan satwa, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap habitat asli Badak Jawa.

GMNI Banten berpandangan, ancaman terhadap kawasan Ujung Kulon tidak hanya menyangkut kelangsungan hidup satwa endemik. Kerusakan ekosistem juga berpotensi berdampak terhadap kehidupan nelayan, masyarakat pesisir, serta generasi mendatang.

Dalam perspektif Marhaenisme, organisasi mahasiswa tersebut menilai bumi, air, dan kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi instrumen akumulasi keuntungan kelompok pemodal.

Atas dasar itu, GMNI Banten menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendesak Menteri ESDM mengevaluasi dan mencabut penetapan perairan sekitar Ujung Kulon dari delineasi WUP dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

Kedua, menolak ekspansi pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem dan lingkungan hidup di wilayah Banten. Ketiga, mendesak Kementerian Kehutanan memastikan setiap rencana translokasi Badak Jawa berdasarkan kajian ilmiah dengan mengutamakan perlindungan habitat aslinya.

Keempat, pemerintah diminta melibatkan masyarakat lokal dan nelayan dalam setiap kebijakan tata ruang yang berdampak terhadap ruang hidup mereka. Kelima, GMNI menuntut penghentian aktivitas yang terbukti mengancam keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan Ujung Kulon.

Zein menegaskan, penyelamatan Badak Jawa tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga habitat aslinya. Karena itu, kebijakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam harus berjalan searah.

“Kami tidak ingin Ujung Kulon hanya menjadi objek kepentingan ekonomi segelintir pihak. Ujung Kulon adalah benteng ekologi Banten yang harus dilindungi, bukan dikorbankan demi kepentingan pertambangan,” ujar Zein. (Az/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *