Makmun Muzakki: Kritik Kebijakan Prabowo Harus Berbasis Data
KOTA SERANG, TirtaNews.co.id — Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Banten, Drs. KH. Makmun Muzakki, M.Si., meminta kritik terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto disampaikan berdasarkan data dan fakta lapangan. Menurut dia, kritik yang konstruktif diperlukan untuk mengawal program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan itu disampaikan Makmun saat menjadi narasumber Dialog Publik bertajuk Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang digelar Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) di Dwiza Resto & Convention Center, Kamis, 22 Oktober 2026.
Dialog tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua Umum KBPII Banten Makmun Muzakki yang juga tokoh pendiri Provinsi Banten dan Riyan Hidayat, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PGK.
Muzakki menilai, kebebasan menyampaikan kritik harus diimbangi dengan kemampuan membaca persoalan secara objektif. Ia menyoroti pentingnya penggunaan data dan hasil observasi untuk menilai pelaksanaan program pemerintah.
“Kritik itu boleh, terlebih generasi muda hari ini sangat aktif berdialog. Implementasinya pun harus berbasis data dan fakta. Misalnya, dalam program MBG, kerusakan itu di mana, kapan, dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Muzakki.
Ia juga mengingatkan mahasiswa dan aktivis agar memperkuat tradisi membaca buku serta melakukan pengamatan langsung di lapangan. Dengan begitu, aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada opini, tetapi memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Muzakki, keterlibatan generasi muda dalam mengkritisi kebijakan publik merupakan hal penting. Namun, sikap kritis perlu disertai pemahaman yang memadai terhadap persoalan yang dibahas, termasuk dampak dan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Sementara itu, Riyan Hidayat mengatakan, dua tahun kepemimpinan Prabowo diwarnai sejumlah persoalan yang masih perlu dituntaskan, terutama dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang pendidikan dan MBG.
Ia menyoroti besarnya anggaran MBG serta berbagai persoalan yang muncul, mulai dari tata kelola hingga pelaksanaan di lapangan. Karena itu, dialog publik tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret, bukan sekadar menjadi ruang pertukaran pendapat.
Muzakki berharap dialog serupa dapat berlangsung secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut setelah kegiatan agar gagasan yang muncul dapat diwujudkan melalui kerja nyata.
“Harapannya, kegiatan ini berlanjut dan tidak hanya menjadi seremonial sehari. Harus ada kerja nyata yang dilakukan seluruh anak bangsa demi kemajuan Indonesia,” ujarnya.
Dialog tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa, aktivis, dan elemen masyarakat untuk membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo. Tantangannya, kritik dan rekomendasi yang disampaikan perlu ditindaklanjuti menjadi masukan yang terukur bagi perbaikan kebijakan publik. (Az/Red)
