Andra Soni Minta OPD Responsif terhadap Keluhan Warga
SERANG, TirtaNews — Gubernur Banten Andra Soni meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten bergerak cepat merespons persoalan masyarakat. Menurut dia, pemerintah daerah harus hadir sebagai pelayan publik yang mampu memberi solusi secara konkret dan tepat waktu.
Instruksi itu disampaikan Andra saat memimpin rapat pimpinan di Halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin, 18 Mei 2026. “Kita harus responsif atas permasalahan yang berkembang di masyarakat dan program yang berdampak langsung ke masyarakat itu langsung segera dikerjakan,” kata dia.
Andra menyoroti sejumlah sektor pelayanan publik yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius, terutama layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ia meminta seluruh jajaran OPD memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan optimal.
“Urusan pelayanan kesehatan masyarakat tolong diperhatikan, termasuk layanan pendidikan hingga infrastruktur lainnya,” ujar Andra.
Dalam rapat tersebut, Andra juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut dia, kedua program itu berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“MBG dan Koperasi Merah Putih ini harus kita sukseskan. MBG ini salah satu program yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, mengatakan seluruh OPD memiliki tanggung jawab moral untuk tanggap terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyebut persoalan infrastruktur, lapangan pekerjaan, pendidikan, hingga kerawanan pangan menjadi isu yang perlu mendapat perhatian bersama.
Menurut Deden, koordinasi lintas pemerintah daerah penting dilakukan agar kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan selaras dalam menangani persoalan masyarakat.
“Kalau dari beberapa kewenangan ini digabung, harapannya semua kesulitan yang dihadapi masyarakat bisa diatasi,” ujar dia.
Selain pelayanan publik, rapat pimpinan itu juga membahas optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Pemerintah Provinsi Banten berharap Unit Pelaksana Teknis (UPT) aset yang baru dibentuk dapat memaksimalkan pengelolaan aset untuk mendukung pembangunan daerah.
Deden juga menegaskan harapan gubernur agar seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Empat BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten, termasuk Bank Banten, diminta menjalankan tata kelola secara akuntabel dan memberi dampak terhadap pembangunan daerah. (Aep/Red)
