Kartini Masa Kini: Pilar Diam yang Menopang Ekonomi Bangsa
Di tengah badai ekonomi global, 41 juta perempuan Indonesia diam-diam menjaga fondasi perekonomian negeri.

Oleh: Prof. Dr. Euis Amalia M.Ag
(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
SURAT itu ditulis tanpa komputer, tanpa listrik, tanpa internet. Raden Ajeng Kartini, 21 tahun, menuliskannya dengan tinta di atas kertas tipis kepada sahabatnya di Belanda, meluahkan mimpi tentang perempuan yang bebas berpikir, bebas bergerak, bebas menjadi dirinya sendiri. Lebih dari seabad kemudian, surat itu telah menjelma menjadi 41 juta usaha, tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Ya, 41 juta. Itu bukan angka puitis itu data nyata dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024: lebih dari 64 persen dari 64,2 juta pelaku UMKM Indonesia adalah perempuan. Mereka berjualan kue di depan rumah, mengelola toko daring dari dapur, memimpin kelompok tenun di pelosok Flores, memproduksi batik di gang-gang sempit Laweyan. Diam-diam, tanpa pidato panjang, mereka menopang 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Di Hari Kartini 2026 ini, Indonesia perlu mengakui satu kebenaran yang terlalu lama diabaikan: perempuan bukan sekadar “penerima manfaat” pembangunan. Mereka adalah arsiteknya.
Badai Global, Fondasi Lokal
Tahun 2025-2026 bukan tahun yang mudah bagi ekonomi global. Tensi geopolitik yang mengikis rantai pasokan dunia, suku bunga tinggi yang menekan likuiditas, dan percepatan digitalisasi yang tidak merata menciptakan turbulensi yang dirasakan hingga ke warung-warung kecil di pelosok Indonesia. IMF dalam World Economic Outlook April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,8 persen, angka terendah sejak krisis 2008. Namun, di tengah tekanan itu, sesuatu yang menarik terjadi: UMKM yang dikelola perempuan justru menunjukkan resiliensi yang lebih kuat. Para ekonom menyebutnya “anti-fragile economy”, sistem yang tidak hanya bertahan dalam guncangan, tetapi tumbuh darinya. Skala usaha yang lebih kecil membuat mereka lebih lincah berpindah segmen pasar. Jaringan sosial yang lebih kuat berbasis kepercayaan antartetangga, komunitas arisan, kelompok pengajian menjadi sistem jaring pengaman informal yang tidak tertangkap statistik manapun.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada September 2025 tercatat 56,70 persen (BPS, 2025), terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, 14,37 persen dari total pekerja perempuan Indonesia kini berstatus female breadwinners tulang punggung utama keluarga. Ini bukan tren pinggiran; ini arus utama.
Modal Sosial yang Tak Ternilai
Ada sesuatu yang tidak muncul di neraca keuangan manapun, tapi selalu hadir di balik keberhasilan usaha perempuan: modal sosial. Perempuan pelaku UMKM membangun jaringan distribusi melalui grup WhatsApp ibu-ibu RT. Mereka saling menitipkan barang, berbagi pelanggan, mengajari tetangga cara berjualan daring. Dalam bahasa ekonomi, ini disebut social capital dan riset global secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan mengelolanya jauh lebih efisien daripada laki-laki.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per Juli 2025 berbicara lebih jelas: dari 2,64 juta debitur KUR, 1,25 juta atau 51,2 persen adalah perempuan (Kementerian UMKM, 2025). Dan ini yang penting perempuan secara historis memiliki tingkat kepatuhan pembayaran pinjaman yang lebih tinggi. Investasi pada perempuan bukan hanya soal keadilan; itu keputusan bisnis yang cerdas.
“Perempuan, terutama ibu, memiliki peran mulia dalam memajukan perekonomian bangsa yang dimulai dari keluarga.”
OJK, 2025
Kesenjangan yang Masih Menganga
Namun, jujurlah kita. Di balik angka-angka membanggakan itu, ada kesenjangan yang tidak boleh ditutup-tutupi. Data OJK 2024 menyebutkan hanya 18 persen UMKM perempuan yang terakses layanan keuangan formal. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat literasi keuangan perempuan (65,58 persen) masih di bawah laki-laki (67,32 persen). Lebih jauh, inklusi keuangan syariah yang paling relevan bagi mayoritas perempuan Muslim Indonesia baru mencapai 13,41 persen.
Ini bukan soal kemampuan. Ini soal ekosistem yang belum didesain dengan perspektif perempuan. Perempuan kerap tidak memiliki agunan atas namanya sendiri, karena tanah dan rumah tercatat atas nama suami. Jam operasional bank tidak ramah bagi ibu yang mengurus anak. Formulir kredit tidak mempertimbangkan pendapatan informal. Sistem yang ada dibangun oleh dan untuk logika ekonomi laki-laki dan perempuan diminta menyesuaikan diri. Kartini menulis tentang “gelap yang melingkupi perempuan.” Hari ini, gelapnya bukan lagi buta huruf, gelapnya adalah buta akses, buta sistem, buta kebijakan.
Kartini Hari Ini Butuh Lebih dari Perayaan
Setiap 21 April, perempuan memakai kebaya, menyelenggarakan lomba, memajang foto Kartini di kantor-kantor pemerintah. Semua itu baik, tapi tidak cukup. Yang Kartini-kartini masa kini butuhkan jauh lebih konkret: akses pembiayaan yang tidak mensyaratkan agunan fisik, program literasi keuangan berbasis komunitas, perlindungan sosial bagi perempuan wirausaha yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, dan regulasi digital yang memastikan perempuan di daerah terpencil tidak tertinggal gelombang e-commerce.
RPJMN 2025-2029 telah menargetkan peningkatan rasio wirausaha dari 3,08 persen menjadi 3,6 persen, dan naik kelasnya 300.000 UKM. Tanpa perspektif gender yang eksplisit dalam target-target itu, angka itu hanya akan menjadi angka. Yang dibutuhkan adalah kebijakan afirmatif berbasis data, bukan belas kasihan, melainkan pengakuan bahwa investasi pada perempuan adalah investasi dengan imbal hasil tertinggi bagi bangsa.
Surat untuk Kartini
Jika Kartini hidup hari ini, ia mungkin tidak hanya menulis surat. Ia mungkin sudah punya akun Tokopedia, bergabung di komunitas UMKM digital, dan mengelola keuangan usahanya lewat aplikasi perbankan syariah. Ia mungkin sudah menjual batiknya ke pembeli di Malaysia, kuenya direview jutaan orang di media sosial.
Tapi ia juga, mungkin, masih harus berjuang mendapatkan pinjaman modal karena tak punya sertifikat tanah atas namanya. Masih harus menjelaskan kepada petugas bank bahwa omzet dapur produksinya nyata meski tidak ada laporan keuangan formalnya. Masih harus memilih antara menghadiri pelatihan bisnis atau menjemput anak dari sekolah.
Perjuangan Kartini belum selesai. Ia hanya berganti medan. Dan Kartini-kartini masa kini , 41 juta dari mereka berjuang setiap hari, setiap jam, dengan modal nekad dan modal sosial, menopang ekonomi sebuah bangsa yang masih belum sepenuhnya membalas jasa mereka.
Hari Kartini bukan hari mengenang. Hari Kartini adalah hari berjanji: bahwa kita, sebagai bangsa, akan terus memastikan perempuan Indonesia tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga penentu arahnya.
(Prof. Dr. Euis Amalia adalah Guru Besar Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alumni Lemhannas P3N Tahun 2025.Dapat dihubungi di email : dataeuis@gmail,com. Artikel ini dikirimkan dalam rangka Hari kartini 21 April 2026).
