Mahasiswa Maritim Gelar Aksi di Depan KKP, Tuntut Keadilan bagi Nelayan
JAKARTA, TirtaNews — Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia (HIMITEKINDO) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2025. Mereka menuntut penghentian proyek reklamasi liar dan pembangunan pagar laut ilegal sepanjang 30 kilometer yang dianggap merugikan masyarakat pesisir.
Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, dengan massa mahasiswa mengenakan almamater dan seragam organisasi masing-masing. Mereka bergerak dari Lapangan Banteng menuju Gedung KKP sambil membawa 13 tuntutan. Di antaranya adalah pencabutan izin proyek yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemeriksaan perusahaan terkait proyek ilegal, serta pencopotan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
“Kami tidak akan diam melihat ekosistem pesisir dirusak dan ruang hidup nelayan dirampas demi keuntungan segelintir korporasi,” ujar Rizal Maulana, Koordinator Aksi HIMITEKINDO, dalam orasinya.
Selain Menteri KKP, massa juga mengecam Kapolri dan Direktur Utama PT Cahaya Inti Sentosa, Nono Sampono, yang dianggap membiarkan proyek bermasalah tersebut terus berjalan.
Aksi semakin memanas dengan pembakaran ban sebagai simbol perlawanan dan desakan agar pejabat KKP menemui demonstran. Sekitar pukul 15.30 WIB, dua perwakilan KKP, Ari Prabowo dari Biro Humas dan KLN serta Sofi Yanto yang menjabat sebagai Plt Biro UPBJ KKP, akhirnya menemui massa. Mereka menerima dan menandatangani press release berisi tuntutan mahasiswa sebagai komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Meski demikian, HIMITEKINDO menegaskan akan terus mengawal kasus ini. “Kami tidak akan berhenti sampai tuntutan kami benar-benar dipenuhi,” tegas Rizal.
Demonstrasi ini menjadi sorotan karena mengangkat isu lingkungan dan hak masyarakat pesisir yang kerap terabaikan dalam pembangunan proyek besar. HIMITEKINDO berencana menggalang solidaritas lebih luas untuk memastikan keadilan bagi masyarakat pesisir Indonesia. (FR/Red)
