Pernyataan Kontroversial Menteri PMD Tuai Polemik, Wartawan dan LSM Tuntut Klarifikasi
SERANG, TirtaNews — Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri PMD) yang viral dalam sebuah video di media sosial memicu reaksi keras. Dalam rekaman tersebut, sang menteri diduga menyebut “wartawan dan LSM bodrek” sebagai pihak yang mengganggu aktivitas desa. Pernyataan ini mendapat kecaman dari kalangan wartawan dan aktivis LSM yang merasa disudutkan.
Babay Muhedi, Koordinator Perkumpulan Aktivis Aliansi PAMUNGKAS Banten, menyayangkan pernyataan tersebut. Menurutnya, generalisasi seperti itu tidak pantas diucapkan, apalagi dalam forum resmi.
“Kalau memang ada oknum wartawan atau LSM yang meminta uang, laporkan saja secara hukum. Jangan menyamaratakan semua wartawan dan LSM dengan istilah seperti itu. Kami adalah mitra pemerintah yang seharusnya dirangkul, bukan disudutkan,” tegas Babay.
Ia juga meminta Menteri PMD untuk fokus pada perbaikan tata kelola dana desa yang sering kali bermasalah. “Masalah utama ada pada banyaknya kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Kalau pemerintah transparan, seharusnya tidak perlu takut diawasi oleh wartawan dan LSM,” tambahnya.
Aminudin, Ketua Koalisi Lembaga Banten Bersatu (KOLEBBAT), turut menyampaikan keberatannya. “Pernyataan tanpa dasar seperti itu merusak reputasi wartawan dan LSM yang selama ini berperan aktif dalam mengawasi pemerintahan. Jika ada bukti, tunjukkan secara jelas, bukan sekadar tuduhan,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak Kementerian PMD belum memberikan tanggapan resmi terkait kontroversi ini. Para aktivis berharap pemerintah segera memberikan klarifikasi untuk menghindari eskalasi ketegangan antara pemerintah, wartawan, dan LSM.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang bijak dan transparan dalam menjaga hubungan yang sehat antara pemerintah dan para pengawas sosial. (Maryono/Red)
