Aktivis Banten Gelar Persiapan Kongres Rakyat, Tegaskan Penolakan Proyek PIK 2
SERANG, TirtaNews – Sejumlah aktivis di Banten menginisiasi Kongres Rakyat Banten I untuk menyatukan penolakan terhadap proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada Senin (16/12), mereka menggelar rapat persiapan di halaman Kantor Pemerintahan Pusat Provinsi Banten (KP3B), melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dan tokoh masyarakat untuk bergabung dalam gerakan ini.
Arwan, inisiator Kongres Rakyat Banten sekaligus Presidium Forwatu Banten, menyatakan kesiapannya menghimpun dukungan dan anggaran demi suksesnya kongres ini. “Ini kehendak rakyat Banten. Penolakan terhadap PIK 2 harus melibatkan semua lapisan masyarakat. Investasi yang sehat tak boleh merusak marwah Banten, apalagi merugikan rakyat atas nama PSN,” tegas Arwan.
Proyek PIK 2, yang dikembangkan di wilayah Dadap, Tangerang, telah menuai penolakan dari berbagai kalangan. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, sebelumnya mengkritik proyek ini karena dinilai melanggar sejumlah aturan hukum. “Penetapan PSN seharusnya melalui prosedur yang jelas. Jika bukan untuk kepentingan umum, untuk siapa proyek ini? Jangan sampai ada penyelundupan hukum,” ujar Anthony.
Penolakan juga datang dari warga pesisir Serang Utara, yang merasa terancam oleh dampak pembangunan. Dalam musyawarah rakyat yang digelar di Aula Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Minggu (15/12), warga menyampaikan keberatan mereka terhadap proyek yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.
Arwan menjelaskan bahwa Kongres Rakyat Banten I akan menjadi momentum besar untuk merumuskan petisi penolakan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Kongres ini bukan hanya sekadar ajang diskusi, tapi juga langkah konkret menyatukan visi. Kami menargetkan penolakan PIK 2 sampai dianulir dan dibatalkan,” ujarnya.
Arwan juga menyerukan masyarakat luas untuk ikut serta dalam pra-kongres yang akan menentukan waktu, tempat, serta koordinator utama kegiatan tersebut. “Kami butuh pemimpin dengan integritas tinggi, yang tak mudah dibeli uang. Perjuangan ini harus dikawal sampai tuntas,” tegasnya.
Proyek PIK 2 menjadi simbol perlawanan bagi aktivis Banten yang menilai investasi besar ini berpotensi mengorbankan kepentingan masyarakat. Dengan dukungan ormas dan tokoh masyarakat, Kongres Rakyat Banten I diharapkan dapat menjadi titik balik untuk menegaskan kedaulatan rakyat atas tanah air mereka.
Gerakan ini mencerminkan semangat perlawanan kolektif rakyat Banten, yang menginginkan pembangunan berkeadilan tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal dan hak masyarakat. (Hen/Red)
