PMII Pandeglang Gelar Aksi Jilid III, Tuntut Pembatalan Pengiriman Sampah dari Serang
PANDEGLANG, TirtaNews — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Pandeglang kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid III menentang kebijakan pengiriman sampah dari Kabupaten Serang ke Pandeglang. Ratusan kader PC PMII berkumpul di depan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) dan PD Pembangunan Banten Mandiri (PD.PBM) Pandeglang untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut, Kamis (14/11/2024).
Aksi ini bertujuan mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk membatalkan Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengiriman sampah. Situasi memanas ketika diduga terjadi tindakan represif dari pihak kepolisian yang menyebabkan salah satu kader PMII mengalami cedera parah pada tangan hingga harus dilarikan ke RS Berkah Pandeglang.
Ketua PC PMII Pandeglang, Moh Aep Irpan Al-Ansory, menyatakan kecaman keras atas tindakan represif yang dilakukan terhadap kadernya. “Kader kami terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang ditahan di Polres Pandeglang,” ujar Aep dengan nada kecewa. Ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk aspirasi mahasiswa untuk menolak kebijakan yang dianggap merugikan lingkungan Pandeglang.
Aep juga mengkritik sikap aparat kepolisian yang dinilainya mencoba menghalangi jalannya aksi. “Kami sedang menjalankan aksi damai untuk menuntut pembatalan MoU soal sampah, tetapi justru mendapatkan respons represif dari pihak kepolisian. Kami merasa sangat kecewa dengan pemerintah daerah yang seolah-olah mengabaikan suara kami,” tegasnya.
Sementara itu, Aef Saepurrosad selaku koordinator lapangan menyatakan bahwa PMII Pandeglang akan terus mengawal isu ini hingga tuntas. “Kami akan mengawal tuntutan ini sampai ada kejelasan dan mengecam keras tindakan represif yang menimpa kader kami,” ujarnya.
Saat para kader PMII mendatangi Polres Pandeglang, situasi sempat memanas dengan percekcokan antara kader PMII dan aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian dan pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. (Cholwan/Red)
