Bupati Serang Intervensi Perilaku BABS, Siapkan Pembangunan MCK
SERANG, TirtaNews — Pemerintah Kabupaten Serang mencatat penurunan signifikan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) dalam dua tahun terakhir. Jika sebelumnya hanya sekitar 20 persen masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kini angkanya meningkat menjadi 80 persen.
Capaian tersebut terungkap dalam rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit serta kabupaten/kota sehat (KKS) yang digelar di Aston Anyer Beach Hotel pada Senin, 6 April 2026.
Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, mengatakan pemerintah daerah akan terus melakukan intervensi guna menghapus praktik BABS di masyarakat. Menurut dia, masih terdapat sekitar 60 desa yang belum sepenuhnya bebas dari kebiasaan tersebut.
“Kami akan terus melakukan intervensi agar masyarakat menerapkan PHBS, salah satunya dengan menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan,” ujar Ratu Zakiyah.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah berencana membangun fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) bagi warga yang belum memiliki akses sanitasi layak. Mengingat keterbatasan anggaran daerah, upaya tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Ia menargetkan seluruh wilayah Kabupaten Serang dapat bebas dari BABS sebelum masa jabatannya berakhir. Saat ini, baru 15 dari 29 kecamatan yang telah mendapatkan status bebas BABS.
Menurut Ratu Zakiyah, keberhasilan program ini membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta peran aktif warga. “Ini harus dilakukan secara masif agar perilaku hidup sehat benar-benar menjadi kebiasaan,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Efrizal, menyebut peningkatan kesadaran masyarakat tidak lepas dari berbagai upaya edukasi dan pendampingan yang dilakukan pemerintah.
Namun, ia menilai tantangan masih ada, terutama terkait keterbatasan akses dan biaya pembangunan fasilitas sanitasi di tingkat rumah tangga. “Membangun toilet tidak mudah dan membutuhkan dukungan pemerintah,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, anggota DPRD, tokoh agama, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Serang. Pemerintah berharap sinergi seluruh pihak dapat mempercepat terwujudnya Kabupaten Serang bebas BABS. (Adv)
