Analis Intelijen: Kasus Andrie Yunus Bukan Sekadar Aksi Oknum, Tapi Operasi Taktis
Jakarta, Tirtanews – Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kini berada di titik kritis. Analis Intelijen, Anwar Azis, menilai kasus ini bukan perkara kriminal biasa, melainkan sebuah “operasi taktis” yang dirancang secara matang dan melibatkan elemen institusi negara.
Azis, memperingatkan bahwa ketidaksinkronan data identitas pelaku antara institusi TNI dan Polri tidak hanya berisiko mengaburkan substansi hukum, tetapi juga mengancam stabilitas sosial di tengah momentum suci Ramadan.
“Di akhir bulan Ramadan yang seharusnya penuh kedamaian, kita justru disuguhi ‘dualisme’ identitas pelaku. Jika tidak segera disinkronkan, perbedaan ini akan memicu spekulasi liar dan kegaduhan yang membuat publik gusar serta kecewa. Jangan sampai ada kesan kedua institusi ini saling berbenturan atau justru melindungi kepentingan kelompok masing-masing,” kata Azis kepada wartawan, Kamis (19/3/2026).
Anwar Azis menyoroti perbedaan tajam data tersangka yang dirilis kedua institusi ke publik. Di satu sisi, Danpuspom TNI telah menetapkan empat prajurit BAIS TNI Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES sebagai tersangka. Sementara itu, pihak Polri melalui Polda Metro Jaya merilis identitas eksekutor yang berbeda, yakni BHC dan MAK. Kondisi semakin keruh dengan beredarnya foto wajah pelaku hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) di media sosial.
“Munculnya foto AI di tengah ketidakpastian data resmi adalah bahan bakar untuk memecah belah opini publik. Ini bisa menciptakan polarisasi yang tidak perlu antara pendukung institusi satu dengan yang lain,” kata azis.
Azis mengingatkan bahwa mata dunia internasional kini tertuju pada Indonesia. Sebagai negara yang memegang posisi strategis sebagai Ketua Dewan HAM PBB, cara pemerintah menangani kasus Andrie Yunus akan menjadi cermin komitmen HAM nasional.
“Indonesia sedang mengemban amanah besar sebagai Ketua Dewan HAM PBB. Sangat ironis jika di saat yang sama, pengungkapan kasus kekerasan terhadap pembela HAM di dalam negeri justru terhambat oleh ego sektoral atau ketidakjelasan prosedur hukum. Dunia sedang menonton, HAM harus dijaga bukan hanya lewat diplomasi di Jenewa, tapi lewat keadilan nyata di Jakarta,” ujar Azis.
Azis mendesak pemerintah dan pimpinan tertinggi kedua institusi untuk segera mengambil langkah konkret tiga butir rekomendasi:
Satu Pintu Informasi: Mendesak Panglima TNI dan Kapolri untuk segera duduk bersama dan mengeluarkan pernyataan sinkron guna menghentikan kesimpangsiuran identitas pelaku.
Kado Keadilan Ramadan: Menjadikan penyelesaian kasus ini secara transparan sebagai bukti bahwa hukum tidak pandang bulu, sekaligus mendinginkan suasana batin masyarakat di akhir Ramadan.
Audit Investigasi Menyeluruh: Memastikan bahwa siapapun baik oknum TNI maupun Polri yang terlibat, harus diproses tanpa ada disparitas hukuman.
“Andrie Yunus sedang bertaruh nyawa di RSCM. Jangan biarkan pengorbanannya terkubur dalam drama perbedaan identitas dan kegaduhan digital. Jika kita gagal memberikan keadilan yang terang benderang, kita telah gagal menjaga marwah Indonesia sebagai pemimpin HAM di panggung dunia,” tutup Azis.
