Senator Papua Interupsi Paripurna DPD : Warga Butuh Sekolah dan Rumah Sakit, Bukan Markas TNI
JAKARTA, TirtaNews – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menginterupsi rapat paripurna DPD RI untuk menyuarakan penolakan masyarakat Papua terhadap rencana penambahan batalion militer dan program pertanian skala besar di wilayah tersebut.
Menurut dia, kebutuhan utama warga Papua adalah akses pendidikan dan layanan kesehatan, bukan kehadiran markas tentara.
“Orang Papua tidak suka kalau yang didatangkan batalion atau perkebunan. Mereka butuh sekolah dan rumah sakit,” kata Finsen saat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPD RI di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.
Finsen menegaskan bahwa semangat otonomi khusus (otsus) Papua seharusnya menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan. Ia menyebut pembahasan otsus selama ini telah menegaskan dua sektor tersebut sebagai masalah mendasar yang belum tertangani secara optimal.
“Dalam otsus, yang dibahas lebih dulu itu masalah utama, yaitu pendidikan dan kesehatan. Itu juga diketahui oleh Wakil Ketua DPD Pak Yorris Raweyai yang terlibat penuh,” ujarnya.
Ia juga menyinggung rencana pembentukan batalion pertanian atau perkebunan yang dikaitkan dengan program ketahanan pangan.
Menurut Finsen, pendekatan tersebut keliru karena tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat Papua.
“Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” katanya mengulang penekanan.
Dalam interupsinya, Finsen meminta agar pesan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. “Sampaikan ke Pak Prabowo dan Pak Bahlil, setop kebijakan itu. Orang Papua tidak suka,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan lembaganya akan menampung seluruh masukan dari anggota. Ia menyebut DPD tengah mengupayakan pertemuan dengan Presiden untuk menyampaikan aspirasi daerah secara langsung.
“Kami sedang mencari jadwal pertemuan, termasuk dengan Bapak Presiden, dalam rapat konsultasi untuk menyampaikan hal-hal seperti ini,” kata Sultan. (Jeri/Red)
