IAEI Matangkan Arah Program Ekonomi Syariah 2026–2030
JAKARTA, TirtaNews — Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (DPP IAEI) menggelar rapat koordinasi Bidang VIII Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam untuk menyamakan arah dan mematangkan program kerja periode 2026–2030. Rapat berlangsung di ruang rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Januari 2026.
Rapat dipimpin Ketua Bidang VIII Susiwijono Moegiarso, yang juga menjabat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia didampingi Wakil Ketua Bidang VIII Andi Mengantara, Muhammad Zei, dan Evita Manthovani. Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi program empat komite di bawah Bidang VIII agar selaras, terukur, dan siap diimplementasikan.
Empat komite tersebut meliputi Komite Pengembangan Industri Halal dan Ekosistem Haji yang diketuai Muhammad Hasan Gaido; Komite Pengembangan Ekonomi Pesantren di bawah pimpinan Jaenal Efendi; Komite Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang diketuai Ismed Saputra; serta Komite Pengembangan Keuangan Sosial Islam yang dipimpin Hendri Tanjung. Masing-masing komite telah menyusun rancangan program sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.
Menurut Susiwijono, seluruh usulan program harus dihimpun menjadi satu dokumen terpadu dalam waktu satu pekan. Dokumen tersebut akan menjadi bahan pengajuan pada Rapat Kerja Nasional IAEI yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Januari 2026.
“Konsolidasi ini penting agar program Bidang VIII memiliki arah yang jelas dan berdampak nyata,” ujarnya dalam rapat.
Ketua Komite Pengembangan Industri Halal dan Ekosistem Haji DPP IAEI Muhammad Hasan Gaido mengatakan, keempat program tersebut dirancang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal dan penyelenggaraan haji serta umrah, baik di tingkat nasional maupun global. “IAEI ingin memastikan industri halal dan ekosistem haji benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional,” ujarnya.
Program pertama adalah pengembangan industri halal nasional. Melalui program ini, IAEI mendorong percepatan pertumbuhan pelaku usaha halal di berbagai sektor, mulai dari restoran, hotel, kawasan wisata, fesyen, farmasi, hingga sektor pendukung lainnya.
Sertifikasi halal akan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan skala usaha, dari usaha mikro dan kecil ke menengah, hingga menuju perusahaan besar yang siap melantai di bursa. Target akhirnya, kata Hasan, adalah melahirkan perusahaan industri halal yang berstatus terbuka.
Program kedua, Industri Halal Go Global, diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku industri halal agar mampu menembus pasar ekspor. Pelaku usaha diharapkan tidak hanya menjadi pemain domestik, tetapi tampil sebagai pengubah peta persaingan global dan penyumbang devisa negara. Program ini disebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah serta didukung tim negosiasi ekonomi nasional yang melibatkan sejumlah pejabat kunci.
Adapun program ketiga menitikberatkan pada penguatan ekosistem haji dan umrah dalam negeri. Dengan potensi sekitar 221 ribu jemaah haji dan dua juta jemaah umrah setiap tahun, seluruh kebutuhan jemaah—mulai dari perlengkapan, layanan keuangan berbasis perbankan syariah, teknologi, hingga layanan kesehatan—didorong untuk dipenuhi oleh UMKM dan pengusaha nasional.
Upaya ini diharapkan menumbuhkan kecintaan terhadap produk dalam negeri sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
Program keempat adalah pengembangan ekosistem haji dan umrah di luar negeri.
Melalui program ini, kebutuhan jemaah selama berada di Arab Saudi, seperti makanan dan minuman, transportasi, hotel, layanan kesehatan, serta sistem keuangan syariah, diarahkan untuk didukung oleh ekspor produk dan jasa Indonesia. Program ini juga dikaitkan dengan pengembangan Kampung Haji Indonesia dan inisiatif Danantara Indonesia, dengan penekanan pada penggunaan produk, fasilitas, dan sumber daya manusia asal Indonesia.
Muhammad Hasan Gaido optimistis sinergi antara IAEI, pemerintah, pelaku usaha, dan kalangan akademisi akan memperkuat peran Indonesia di kancah global.
Rapat Kerja Nasional mendatang direncanakan dihadiri jajaran pengurus harian DPP IAEI, termasuk Ketua Umum Nasaruddin Umar, Wakil Ketua Umum Purbaya Yudhi Sadewa, dan Wakil Ketua Umum Rosan Roeslani, bersama seluruh pengurus bidang dan komite.
Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat. Para peserta sepakat Indonesia perlu mengambil peran lebih besar sebagai pemain kunci dalam pengembangan ekonomi syariah, industri halal, keuangan sosial Islam, serta ekosistem haji, baik di tingkat nasional maupun global. (Az/Red)
