Koperasi Desa Merah Putih dan Ketahanan Nasional dari Akar Rumput
Oleh : Kolonel Arm Oke Kistiyanto Komandan Kodim 0602/Serang
SERANG, Dalam doktrin pertahanan modern, ketahanan nasional tidak lagi semata ditentukan oleh keunggulan alutsista atau kesiapan tempur satuan militer. Sejarah konflik kontemporer menunjukkan bahwa negara dapat goyah bukan karena kalah di medan perang, melainkan karena rapuhnya basis sosial dan ekonomi rakyatnya. Dalam konteks inilah, penguatan ekonomi desa harus dipahami sebagai bagian integral dari strategi pertahanan nasional.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan salah satu instrumen negara untuk memperkuat fondasi tersebut. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi sebagai wahana konsolidasi sosial, distribusi kesejahteraan, dan stabilisasi kehidupan masyarakat di tingkat paling dasar. Desa yang kuat secara ekonomi adalah desa yang resilien terhadap guncangan—baik krisis pangan, tekanan inflasi, maupun infiltrasi ancaman non-militer.
Ancaman terhadap kedaulatan negara hari ini bersifat multidimensional. Disrupsi rantai pasok, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan struktural dapat menjadi titik masuk instabilitas sosial. Dalam perspektif pertahanan, kondisi tersebut merupakan kerentanan strategis yang, bila tidak dikelola, dapat berkembang menjadi krisis keamanan. Oleh karena itu, penguatan koperasi desa harus dilihat sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik dan stabilisasi nasional.
Di sinilah peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya satuan kewilayahan, menjadi relevan. Melalui fungsi pembinaan teritorial, TNI berperan sebagai enabler—bukan pelaku utama ekonomi, melainkan pengawal agar program negara berjalan sesuai sasaran, tepat waktu, dan berkelanjutan. Pendampingan yang dilakukan Kodim dan Koramil adalah bentuk kehadiran negara di lapisan bawah, memastikan tidak ada kesenjangan antara kebijakan pusat dan realitas lapangan.
Keterlibatan TNI dalam pengawalan KDKMP bukanlah penyimpangan dari tugas pokok, melainkan justru penguatan mandat konstitusional. Undang-Undang menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, namun pertahanan modern menuntut pendekatan total defense, di mana aspek ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat menjadi bagian dari sistem pertahanan semesta. Dalam kerangka ini, koperasi desa berfungsi sebagai center of gravity ekonomi rakyat.
Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa koperasi yang didampingi secara konsisten memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Tantangan utama koperasi desa bukan pada niat, melainkan pada kapasitas manajerial, disiplin organisasi, dan akses terhadap ekosistem pendukung. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi garis operasi utama untuk menutup celah tersebut.
Lebih jauh, Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi strategis dalam mendukung agenda nasional seperti ketahanan pangan, penguatan UMKM, dan pengendalian inflasi daerah. Koperasi yang sehat mampu menyerap tenaga kerja lokal, memperpendek rantai distribusi, serta menjaga daya beli masyarakat. Efek akhirnya adalah stabilitas sosial yang lebih kuat—sebuah kondisi yang sangat menentukan dalam menjaga ketahanan nasional jangka panjang.
Namun demikian, keberhasilan program ini mensyaratkan konsistensi kebijakan dan disiplin implementasi. Koperasi tidak boleh berhenti sebagai simbol atau target administratif. Ia harus diperlakukan sebagai instrumen strategis negara, dengan pengawasan, evaluasi, dan pendampingan yang berkesinambungan. Tanpa itu, koperasi berisiko menjadi struktur kosong yang gagal menghasilkan efek strategis.
Dalam dinamika global yang semakin tidak pasti, negara tidak boleh hanya fokus pada ancaman eksternal. Ancaman internal akibat ketimpangan dan kerapuhan ekonomi rakyat sama berbahayanya, meski tidak selalu terlihat. Membangun ketahanan nasional dari desa adalah langkah preventif yang jauh lebih murah dan efektif dibandingkan penanganan krisis di hilir.
Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program ekonomi, melainkan bagian dari arsitektur pertahanan nasional non-militer. Ketika desa kuat, rakyat sejahtera, dan negara hadir hingga ke tingkat bawah, maka stabilitas nasional memiliki fondasi yang kokoh. Di situlah pertahanan negara menemukan maknanya yang paling mendasar: melindungi segenap bangsa melalui kesejahteraan dan ketahanan rakyatnya sendiri. #
