Diskusi Publik Bahas Kinerja dan Kesejahteraan Perangkat Desa, DPRD Kabupaten Serang Janji Kawal Aspirasi
SERANG, TirtaNews — Upaya meningkatkan kualitas kerja dan kesejahteraan perangkat desa kembali mengemuka dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Cafe & Resto Lestari 88, Jumat sore. Acara yang difasilitasi DPRD Kabupaten Serang itu dihadiri sekitar 70 peserta dari perangkat desa se-Kabupaten Serang, termasuk Ketua Forum Sekretaris Desa serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Serang. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, H. Abdul Ghofur, turut hadir memberi pandangan sekaligus menyerap aspirasi.
Acara dibuka dengan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan dan penguatan nilai kebangsaan di tengah para peserta yang datang dari berbagai kecamatan.
Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala Dinas yang sedang bertugas di Bogor. Ia menjelaskan bahwa saat ini dirinya merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DPMD hingga masa tugas berakhir dua minggu ke depan.
Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan perangkat desa menjadi perhatian pemerintah daerah. “Bukan hanya Sekdes, seluruh perangkat hingga Kepala Desa masuk dalam fokus peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap perubahan kebijakan terkait perangkat desa harus mengacu pada regulasi pusat maupun daerah, sehingga tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba.
Ia menyoroti pula beban anggaran daerah yang kian berat akibat kewajiban penataan tenaga honorer menuju skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dari total 6.162 tenaga honorer, mereka yang tidak lolos CPNS/P3K akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. “Kondisi ini menuntut penyesuaian anggaran yang sangat terukur,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, H. Abdul Ghofur, seusai diskusi menegaskan bahwa sejumlah keluhan perangkat desa akan menjadi perhatian serius legislatif. Salah satu aspirasi paling mendesak adalah keterlambatan pembayaran siltap (penghasilan tetap) perangkat desa yang hampir terjadi setiap tahun.
“Ini menimbulkan keresahan dan berdampak langsung pada kebutuhan hidup para perangkat desa,” ujar politisi PKB itu. Ia berjanji DPRD akan mengawal persoalan tersebut dalam pembahasan kebijakan dan anggaran daerah.
Diskusi publik ini diharapkan menjadi langkah awal penyusunan strategi perbaikan tata kelola serta peningkatan kesejahteraan perangkat desa yang lebih terukur dan berkelanjutan di Kabupaten Serang. (Maryono/Red)
