Creative Democracy Center Mengajak Seluruh Elemen Masyarakat Turun Aksi, Desak Evaluasi Program Bus Trans Banten
SERANG, TirtaNews — Puluhan pengemudi angkutan umum dan pekerja transportasi lokal di wilayah Serang Raya, Banten, menggelar aksi solidaritas menuntut evaluasi program Bus Trans Banten. Aksi yang difasilitasi oleh lembaga riset kebijakan Creative Democracy Center (CDC) itu menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Banten terburu-buru dan menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi ribuan pekerja transportasi tradisional.
Co-Founder CDC, Geri Wijaya, mengatakan program Trans Banten yang diresmikan sejak awal Oktober 2025 dijalankan tanpa kajian akademis dan analisis tata kelola transportasi yang memadai. “Kebijakan ini terkesan terburu-buru tanpa memperhitungkan nasib para sopir angkot dan ojek yang bergantung pada penumpang harian. Padahal, 99 persen di antaranya warga Banten sendiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Oktober 2025.
Menurut CDC, Pemprov Banten belum memiliki basis data dan analisis transportasi yang komprehensif, mulai dari frekuensi kepadatan kendaraan hingga aksesibilitas ruas jalan di wilayah Serang sebagai ibu kota provinsi. Akibat pengoperasian Bus Trans Banten—yang digratiskan bagi pelajar dan aparatur sipil negara—pendapatan sopir angkot dan ojek menurun drastis, hanya berkisar Rp60 ribu hingga Rp150 ribu per hari.
“Pendapatan sebesar itu jelas tidak cukup untuk menutup biaya hidup keluarga,” kata Geri. Ia menilai pemerintah daerah tidak memiliki sense of crisis terhadap para pekerja transportasi lokal dan justru menimbulkan ketimpangan ekonomi baru di sektor ini.
Selain menurunkan pendapatan, pengoperasian bus tanpa riset akademis juga dikhawatirkan memperburuk kemacetan di ruas utama Kota Serang. “Inefisiensi tata kelola transportasi publik bisa semakin besar jika kebijakan tidak didasarkan pada data dan partisipasi masyarakat,” ujar Geri.
Dalam aksi tersebut, CDC bersama elemen masyarakat dan sopir angkutan menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Gubernur Banten:
Membatalkan sementara penyediaan Bus Trans Banten untuk pelajar dan ASN sebelum evaluasi menyeluruh dilakukan.
Melakukan kajian akademis terbuka dan partisipatif mengenai sistem transportasi Kota Serang.
Memberikan insentif bulanan bagi sopir angkot dan pekerja transportasi yang terdampak.
CDC berharap aksi ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan transportasi publik dengan melibatkan akademisi, masyarakat, dan pelaku lapangan secara langsung. “Pembenahan tata kelola transportasi harus berpihak pada rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi Banten,” kata Geri menegaskan. (Az/Red)
