Jusuf Rizal : Demokrasi Sehat Butuh Keterbukaan Pemerintah dan Etika Jurnalis
JAKARTA, TirtaNews – Praktisi media KRH HM Jusuf Rizal menilai pencabutan kartu liputan Istana terhadap wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, berlebihan. Kasus ini muncul setelah Diana bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam konferensi pers seusai kunjungan kenegaraan ke Sidang Umum PBB dan Belanda.
Menurut Jusuf Rizal, forum resmi di lingkungan kepresidenan memang memiliki tata aturan tertentu, terlebih ketika Presiden baru kembali dari agenda diplomasi luar negeri. “Wajar bila arah pertanyaan difokuskan pada isu utama yang telah ditentukan,” kata dia, Senin, 29 September 2025.
Meski demikian, ia menilai pencabutan kartu liputan justru kontraproduktif. “Keputusan seperti ini dapat menimbulkan kesan Presiden anti terhadap pertanyaan kritis, padahal bisa saja persoalannya hanya miskomunikasi,” ujarnya.
Jusuf menegaskan, posisi jurnalis bukan bawahan Biro Pers Istana, melainkan mitra strategis pemerintah. Kebebasan pers, menurut dia, harus dijaga, namun tetap dalam koridor etika. “Wartawan perlu membaca situasi, memahami prioritas isu, dan menempatkan pertanyaan pada konteks yang tepat,” katanya.
Ia mengingatkan, pemerintah tidak boleh bersikap represif terhadap media. Ruang dialog, kata Jusuf, harus terbuka sebagai komitmen demokrasi. “Mematuhi tata acara dan menjaga kualitas pertanyaan bukanlah pembatasan, melainkan tanggung jawab profesi,” ujarnya.
Jusuf menutup dengan pesan soal keseimbangan. “Demokrasi sehat hanya berjalan bila pemerintah siap menerima kritik dan jurnalis menjaga etika. Kebebasan bertanya tidak boleh diartikan bebas tanpa batas, sebagaimana kebebasan menjawab tak boleh berarti menutup akses,” katanya. (Az/Red)
