Diduga Langgar Perwal, Pemilihan RW di KotaSari, Kabag Pemerintahan: Perlu Diklarifikasi
CILEGON, TirtaNews – Honor ketua RW yang tergolong cukup besar memicu tingginya minat pencalonan ketua RW di Kota Cilegon. Namun, praktik pemilihan yang seharusnya mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Cilegon Nomor 73 Tahun 2022 kerap dinilai melenceng dari ketentuan.
Keluhan terbaru datang dari warga Lingkungan Masigit, RW 08, Kelurahan KotaSari, Kecamatan Gerogol. Mereka menuding proses pemilihan ketua RW yang berlangsung beberapa waktu lalu menyalahi Perwal, khususnya Pasal 39 Ayat 1 huruf a, yang mensyaratkan ketua panitia pemilihan berasal dari pihak kelurahan.
Faktanya, pemilihan panitia dilakukan tanpa kehadiran pihak kelurahan. Panitia hanya diwakili masyarakat setempat dan menunjuk salah seorang warga sebagai ketua. Langkah ini memicu protes sebagian warga yang menilai proses tersebut cacat aturan.
Ironisnya, Lurah KotaSari Aliyah justru hadir dan mengesahkan pemilihan tersebut. Ia menilai proses berjalan sesuai ketentuan karena tidak ada keberatan dari masyarakat.
“Sudah sesuai aturan, ini aklamasi karena calonnya tidak hadir dan tidak ada protes dari warga,” ujar Aliyah melalui pesan singkat WhatsApp.
Namun, warga menilai tidak adanya protes bukan berarti pemilihan otomatis sah. Mereka menegaskan lurah semestinya menjadi penegak Perwal, bukan justru mengesahkan proses yang diduga menyalahi aturan.
“Seharusnya lurah mensosialisasikan Perwal dan menghentikan pemilihan agar sesuai ketentuan. Kami minta pemilihan dibatalkan dan dilakukan ulang,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Cilegon, Yunan Nurkholis, menyatakan pihaknya akan menelusuri permasalahan ini.
“Perlu diklarifikasi dulu supaya jelas permasalahannya di mana. Intinya kalau tidak sesuai ketentuan, keputusannya bisa dibatalkan,” ujarnya singkat. (Dd/Red)
