Warga Keluhkan SPMB di Kota Serang, Jalur Domisili Dinilai Hanya Formalitas
KOTA SERANG, TirtaNews – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Serang kembali menuai keluhan. Kali ini datang dari Emis, seorang warga Kabupaten Serang yang mengontrak rumah di Kelurahan Dalung, Kota Serang, demi mendekatkan diri ke tempat usahanya di Pasar Rau. Ia mengaku kesulitan mendaftarkan anaknya ke SMP terdekat dengan alasan alamat di Kartu Keluarga (KK) tak sesuai dengan domisili aktualnya.
“Ini kedholiman dari Pemkot Serang dan Dinas Pendidikan terhadap rakyat kecil seperti kami. Masa jalur domisili tapi alamatnya tetap harus sesuai KK? Anak saya sekarang tinggal sama saya, bukan sama neneknya lagi,” ujar Emis dengan nada kecewa, Kamis, 26 Juni 2025.
Emis menjelaskan bahwa ia dan keluarganya berdagang di Pasar Rau dan telah tinggal di bedengan sewa di wilayah Kota Serang. Untuk itu, ia mengurus surat keterangan domisili dari kelurahan dengan harapan anaknya bisa diterima di SMP terdekat. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya.
Menurut Emis, baik pihak sekolah maupun panitia dari Dinas Pendidikan Kota Serang menyarankan agar isian alamat dalam formulir online tetap mengacu pada KK, bukan tempat tinggal saat ini. “Ini aneh dan tidak akan nyambung sampai kiamat juga bila isiannya seperti itu,” katanya.
Ia mempertanyakan logika jalur domisili yang dalam praktiknya justru menyerupai jalur zonasi berbasis jarak. “Kalau memang pakai domisili, ya pakai domisili. Jangan campur aduk dengan zonasi dan tetap pakai alamat di KK. Buat apa repot-repot mengurus surat domisili dari kelurahan kalau akhirnya tidak dianggap?” keluhnya.
Lebih lanjut, Emis menilai aturan ini membingungkan dan memperumit warga, terutama mereka yang bermigrasi demi pekerjaan. Ia merasa sistem saat ini tidak memberi ruang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Pejabat di Banten ini tidak peka. Mereka hanya tahu acara resmi, tidak tahu bagaimana kami berjuang demi sesuap nasi dan masa depan anak kami. Urusan sekolah saja begitu rumitnya. Ini bukan hanya birokrasi, tapi juga bentuk ketidakadilan,” katanya lirih sebelum meninggalkan kantor Dinas Pendidikan Kota Serang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kota Serang terkait keluhan warga mengenai sistem PPDB dan jalur domisili yang dinilai bermasalah tersebut. (Hen/Red)
