Hentikan Rekrutmen Tes untuk Mencegah Munculnya “Guru/ASN Siluman” dan Terapkan Jenjang Karir ASN Guru Berdasarkan Masa Kerja
Oleh: Eka Wahyuni, S.Pd.I – Ketua Umum Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG Indonesia
Pemerintah didesak untuk menghentikan sistem rekrutmen tes dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) guru karena menguras anggaran tanpa hasil sepadan. Rekrutmen tes dinilai tidak adil dan membuka peluang besar terjadinya praktik curang. Selama ini, tes CASN hanya melahirkan ketimpangan dan munculnya fenomena “guru/ASN siluman” yang masuk sistem dengan cara tidak sah, melalui jalur instan bantuan oknum “orang dalam” dengan imbalan sejumlah uang.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem ini menyisihkan guru-guru berpengalaman, baik di sekolah negeri maupun swasta, yang telah mengabdi lama namun tergeser oleh lulusan muda usia minim pengalaman belum tersertifikasi. Ironisnya, guru swasta juga mengalami diskriminasi karena adanya prioritas lebih bagi guru honorer di sekolah negeri untuk diangkat menjadi ASN, yakni tercantum dalam dapodik sekolah negeri namun sebenarnya tidak mengajar.
Dalam kondisi ini, solusi yang adil dan masuk akal adalah menerapkan jenjang karir ASN Guru berdasarkan masa kerja. Sistem ini akan memberikan kejelasan karir bagi semua guru secara adil, terarah sistematis, tanpa diskriminasi, tanpa perlu manipulasi data, tanpa adanya mencuri “start”, dan tanpa “superioritas” mengandalkan “orang dalam”.
Penerapan sistem ini juga akan membantu menciptakan budaya kerja yang lebih positif dan kondusif, memungkinkan guru lebih fokus menjalankan tugas utamanya: mengajar dan mendidik, meningkatkan kompetensinya sesuai bidangnya masing-masing, tanpa disibukkan dengan tes-tes teoritis formalitas yang tidak relevan dengan proses pembelajaran serta tidak dibebani persyaratan administratif yang tak ada kaitannya dengan profesionalisme guru hanya demi sebuah status ASN. Lebih dari itu, sistem ini akan memastikan kesejahteraan guru yang selama ini menjadi isu mendasar yang belum teratasi secara merata menyeluruh.
Sudah saatnya paradigma baru pendidikan Indonesia, yakni dengan mengakhiri sistem yang tidak berkeadilan ini, dan mulai membangun sistem yang menjunjung tinggi dedikasi dan integritas guru. Indonesia membutuhkan guru sejati, yakni guru pahlawan, bukan guru siluman. Lulus tes bukanlah jaminan kinerja dan dedikasi, namun kesejahteraanlah yang menjadi faktor penting.
Masukan ini harus menjadi perhatian semua pihak untuk ditindaklanjuti, terutama oleh para pemangku kebijakan, agar pendidikan Indonesia bisa berhasil menuju Indonesia Emas yang menjunjung tinggi integritas. (*)
