BEM Banten Bersatu Kecam Penunjukan Plh Sekda dan Tuntut Transparansi Pendidikan Gratis
SERANG, TirtaNews – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu menyuarakan kekecewaan dan kemarahannya atas keputusan Gubernur Banten Andra Soni yang menunjuk Deden Apriandhi Hartawan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Penunjukan ini dinilai cacat prosedur, sarat kepentingan politik, dan bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.
Dalam pernyataan sikapnya, BEM Banten Bersatu menilai proses penunjukan dilakukan secara tertutup, tanpa konsultasi kepada lembaga terkait, dan mengabaikan prinsip meritokrasi. Koordinator BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto, menyebut keputusan gubernur sebagai bentuk pelecehan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
“Penunjukan ini mencederai kepercayaan publik dan berpotensi mengganggu stabilitas birokrasi. Gubernur telah mengkhianati tagline kampanyenya sendiri: Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi,” ujar Bagas dalam keterangannya, Senin, 19 Mei 2025.
BEM Banten Bersatu juga menyoroti rekam jejak Deden Apriandhi saat menjabat sebagai Sekretaris DPRD Banten. Salah satu kasus yang mencuat ialah dugaan mark-up pengadaan kursi kerja berbahan kayu jati LED sebanyak 10 unit di lingkungan DPRD. Pengadaan tersebut diduga menyalahi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
Lebih lanjut, mereka menduga adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan pejabat di Sekretariat DPRD dalam proyek pengadaan tersebut.
“Ini bukan sekadar soal prosedur. Ini soal integritas. Seorang Sekda adalah figur sentral dalam birokrasi provinsi. Jika dari awal sudah bermasalah, bagaimana mungkin pemerintahan ini bisa berjalan bersih dan adil?” tegas Bagas.
Selain mengkritik pengangkatan Plh Sekda, mahasiswa juga menuntut transparansi nomenklatur dan implementasi program pendidikan gratis yang selama ini dinilai tidak jelas arah dan sasarannya. Mereka menuntut pemerintah menyusun kebijakan pendidikan yang adil, merata, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Aliansi mahasiswa ini mencatat sejumlah masalah krusial dalam tata kelola pemerintahan saat ini, di antaranya:
Tidak adanya transparansi dalam pengangkatan pejabat strategis;
Dugaan pelanggaran aturan kepegawaian;
Indikasi intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan;
Ketidakjelasan implementasi pendidikan gratis di Banten.
Dampaknya, kata mereka, terasa langsung di masyarakat: koordinasi antar dinas terganggu, pelayanan publik tidak optimal, serta moral dan konsentrasi aparatur sipil negara (ASN) melemah. (Az/Red)
