Warga Suralaya Gugat Proyek PLTU Raksasa: Di Antara Janji Sosial dan Deru Mesin
CILEGON, TirtaNews — Cerobong-cerobong menjulang di langit Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Banten, menandai berdirinya salah satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia. Dikelola PT Indo Raya Tenaga, proyek senilai triliunan rupiah ini digadang sebagai simbol transisi energi bersih, mengusung teknologi Ultra Super Critical (USC) dan kesiapan penggunaan bahan bakar amonia serta hidrogen hijau.
Namun, narasi kemajuan itu berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Sejumlah warga lokal menggugat janji-janji sosial yang tak kunjung terwujud, terutama soal transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Kami hanya bisa melihat asap mengepul dari jauh, tapi pintu kerja tetap tertutup rapat,” kata Supriyadi, warga RW 04 Kelurahan Suralaya, Selasa, 6 Mei 2025. Ia mengaku telah berulang kali melamar ke berbagai vendor proyek, namun tak kunjung diterima. Ia dan pemuda lainnya menduga ada praktik percaloan dan nepotisme dalam seleksi tenaga kerja. “Yang diterima malah orang luar yang tiba-tiba bikin KTP Suralaya,” ujarnya.
Kekecewaan warga tidak berhenti di soal ketenagakerjaan. Mereka juga menuding pemerintah kelurahan dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) setempat bersikap pasif terhadap persoalan ini. Undangan dialog tidak direspons, sementara forum yang sempat digelar berujung tanpa hasil. “Kami merasa tidak didengar. Lembaga yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat, justru abai,” ujar seorang tokoh pemuda yang enggan disebut namanya.
Proyek PLTU 2×1000 megawatt ini sebelumnya dijanjikan akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Namun, dalam praktiknya, warga menilai pelibatan mereka sangat minim. Dugaan manipulasi data kependudukan dan lemahnya pengawasan pemerintah hanya mempertebal ketimpangan yang dirasakan.
Tim TirtaNews.co.id berupaya menghubungi pihak Kelurahan Suralaya untuk meminta klarifikasi, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan. Pihak PT Indo Raya Tenaga juga belum memberikan pernyataan resmi mengenai aksi protes warga dan desakan transparansi rekrutmen.
Warga berharap keluhan mereka tidak terus terpinggirkan oleh deru mesin dan laporan kemajuan proyek. “Kami tidak menolak pembangunan. Tapi kami ingin hak kami dihormati. Ini bukan semata soal pekerjaan, ini soal keadilan,” kata Supriyadi. (Dd/Red)
