Andra Soni Tegaskan Komitmen Pemprov Banten Selesaikan Status Honorer P1 dan R3
SERANG, TirtaNews – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menyelesaikan status tenaga honorer kategori P1 dan R3 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Menurutnya, program prioritas pendidikan gratis di Banten membutuhkan dukungan guru-guru berkualitas.
Pernyataan tersebut disampaikan Andra Soni usai menerima perwakilan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHN LPGSI) P3K Guru 2021 di Ruang Rapat Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen KH Syam’un No. 5, Kota Serang, pada Sabtu (22/3/2025).
“Alhamdulillah, hari ini kami dapat bersilaturahmi dengan teman-teman guru dari kategori R3 dan P1 yang terdaftar di database BKN,” ujar Andra Soni.
Ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan kebijakan pengangkatan bagi honorer kategori P1 yang akan dilaksanakan paling lambat Oktober 2025.
“Harapan mereka, tentu saja, pengangkatan bisa dilakukan lebih cepat. Kami memahami keinginan itu dan terus berupaya merapikan administrasi bersama Dinas Pendidikan (Dindik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten,” kata Andra Soni.
Terkait honorer kategori R3, Andra Soni menegaskan bahwa pihaknya memahami kegelisahan para guru yang telah lulus seleksi dan menginginkan kepastian status.
“Kami sudah berdiskusi dan sepakat bahwa ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Insya Allah, kami akan menjalankan tahapan tersebut karena tugas seorang gubernur adalah melayani masyarakat,” tambahnya.
Dukung Pendidikan Gratis dan Penyelesaian Ijazah Tertahan
Andra Soni juga menegaskan bahwa Pemprov Banten tengah mempersiapkan regulasi untuk mendukung program pendidikan gratis di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya peran guru berkualitas dalam menyukseskan kebijakan tersebut.
“Program sekolah gratis ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah di Banten. Kami sedang mempersiapkan aturan teknisnya,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Banten juga sedang memetakan persoalan siswa di sekolah swasta yang ijazahnya tertahan akibat kendala biaya.
“Kami memahami banyak anak yang belum bisa menebus ijazahnya. Pak Kadis Pendidikan sedang menyusun formulasi penyelesaiannya agar masalah ini segera diatasi,” ujar Andra Soni.
Dalam pertemuan tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten mengungkapkan bahwa seluruh guru kategori R2 dan R3 di database BKN telah lolos verifikasi administrasi. Ia menegaskan komitmen Pemprov Banten untuk mengangkat 11.737 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. (Hayat/red)
