Pemkab Lebak Anggarkan Rp 2,3 Miliar untuk Mobil Dinas Baru

Views: 12

LEBAK, TirtaNews – Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,3 miliar untuk pengadaan empat unit mobil dinas baru. Mobil tersebut termasuk untuk Wakil Bupati terpilih Amir Hamzah serta istrinya, yang menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK.

Berdasarkan laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan kendaraan ini terdaftar sebagai belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan. Empat kendaraan yang dibeli memiliki spesifikasi berbeda, yakni mobil dinas jabatan roda empat MPV CVT 1.500 cc, MPV CVT 2.000 cc, MVP 2.000 cc untuk Ketua PKK, serta MPV 2.800 cc untuk Wakil Bupati. Pengadaan ini diajukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak pada 10 Februari 2025, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

“Volume pekerjaan empat unit (mobil). Total pagu Rp 2,3 miliar,” demikian tertulis dalam laman Sirup LKPP yang dikutip pada Kamis, 20 Februari 2025.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Lebak, Yanti Komala Sari, membenarkan pembelian mobil dinas baru tersebut. “Betul, ada empat mobil baru. Itu untuk Wakil Bupati, Ibu Ketua Tim PKK, Ibu Wakil Bupati sebagai pengurus PKK, dan satu lagi untuk operasional dinas,” ujar Yanti saat dikonfirmasi.

Yanti menambahkan, kendaraan yang disiapkan untuk Wakil Bupati adalah Toyota Fortuner. Mobil tersebut sudah tersedia dan akan diserahkan setelah pelantikan. Sementara itu, Bupati terpilih Hasbi Jayabaya tidak mendapat kendaraan dinas baru. Ia akan menggunakan mobil dinas lama, Toyota Land Cruiser Prado, yang sebelumnya dipakai oleh Iti Octavia Jayabaya, kakaknya.

“Wakil Bupati dibelikan Fortuner. (Bupati) masih pakai mobil Toyota Prado yang dulu digunakan Bupati Iti Octavia,” kata Yanti.

Lebih lanjut, Yanti menjelaskan bahwa pembelian mobil dinas untuk Wakil Bupati merupakan hak sesuai aturan yang berlaku. Adapun kendaraan untuk Ketua dan pengurus PKK dianggarkan karena sebelumnya tidak memiliki kendaraan dinas untuk operasional organisasi.

“Ketua Tim Penggerak PKK dan pengurusnya tidak memiliki kendaraan operasional, sehingga dianggarkan. Ini sudah menjadi hak dan kedudukan kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam regulasi,” pungkasnya. (Hen/Red)