Isu Pemangkasan Anggaran Pendidikan, Mahasiswa UPI Serang Soroti Kebijakan Pemerintah
SERANG, TirtaNews – Isu pemangkasan anggaran pendidikan yang beredar belakangan ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa. Queensha, salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Serang yang juga merupakan anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Staf Kajian Isu, turut mengkritisi kebijakan tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat pertama kali dilantik, yang menegaskan bahwa pendidikan adalah salah satu prioritas utama pemerintahannya. Namun, setelah empat bulan kabinet Merah Putih memimpin, muncul isu terkait pemangkasan anggaran pendidikan yang justru menimbulkan kekhawatiran.
“Ini seperti lelucon, katanya pendidikan jadi prioritas, tapi justru anggarannya yang dipangkas. Sebenarnya apa yang ingin diprioritaskan, pemangkasan anggarannya atau keberhasilan pendidikannya?” ujar Queensha dengan nada kritis.
Pemangkasan anggaran pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar (SD), dapat memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek, di antaranya:
- Fasilitas dan Infrastruktur
• Pemeliharaan gedung sekolah bisa terhambat, menyebabkan kondisi bangunan semakin memprihatinkan.
• Kekurangan alat belajar, seperti buku, komputer, dan peralatan laboratorium sederhana, yang dapat menghambat proses pembelajaran. - Kesejahteraan Guru
• Gaji dan tunjangan guru, terutama guru honorer, bisa terdampak.
• Pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik dapat berkurang, yang berdampak pada kualitas pengajaran. - Kualitas Pembelajaran
• Kurikulum tidak didukung dengan bahan ajar yang cukup, sehingga proses belajar mengajar menjadi kurang optimal.
• Program ekstrakurikuler yang penting bagi pengembangan keterampilan siswa bisa dikurangi atau bahkan dihapus. - Akses Pendidikan
• Anak-anak di daerah terpencil semakin sulit mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
• Bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu bisa berkurang, mengancam kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Queensha berharap pemerintah dapat lebih transparan dalam pengelolaan anggaran pendidikan serta mencari solusi yang tidak merugikan hak dasar masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.
“Jika memang harus ada penyesuaian anggaran, maka harus dilakukan dengan bijak. Jangan sampai kebijakan ini justru menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pemerintah lebih mengutamakan efisiensi penggunaan dana, menjalin kerja sama dengan sektor swasta, serta memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dasar.
Isu ini terus menjadi perhatian publik, terutama di kalangan akademisi dan mahasiswa, yang berharap pemerintah tetap berkomitmen untuk memajukan sektor pendidikan sesuai dengan visi awal yang telah disampaikan.( Az/Red)
