PMMB dan Nelayan Puloampel Desak KSOP Banten Stop Kegiatan Bangkai Kapal X Press Pearl
SERANG, TirtaNews — Menanggapi adanya kegiatan di perairan kawasan Jetty PT Damai Sekawan Marine (DSM) yang berada di Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, terlebih adanya insiden terbakarnya bangkai kapal Expres Pearl, Ketua Perhimpunan Masyarakat Maritim Banten (PMMB) Tan Alibasja ikut angkat bicara.
Pihaknya menyayangkan ketidaktegasan dari pihak otoritas terkait yang seakan membiarkan dugaan pelanggaran hukum di perairan Puloampel.
“Penutuhan kapal tidak boleh dilakukan di tengah laut, karena bisa mencemari lautan, kapal tersebut harus ditarik ke darat atau Jetty,” ungkapnya. Minggu (16/2/2025).
“Kegiatan tersebut diduga ilegal karena berpotensi mencemari laut dan mengganggu aktifitas pelayaran kapal dan aktivitas nelayan. Lalu selama ini mana peran dari KSOP Kelas I Banten dan Polairud yang terkesan membiarkan adanya kebakaran ?” sambung Tan Isbatullah.
Untuk itu, PMMB akan melayangkan surat nota protes untuk mendesak KSOP Kelas I Banten dan Polairud Banten untuk segera menghentikan kegiatan penutuhan kapal kapal Express Pearl. Dan menghukum pihak terkait karena melanggar aturan soal kegiatan pemutihan kapal.
“Harus segera distop, untuk itu akan kami surati KSOP dan Polairud agar menjalankan tugasnya. Kegiatan di perairan kawasan Jetty DSM ini, kita sudah menanyakan kepada perusahaan tersebut, tapi menyatakan bahwa aktivitas penutuhan kapal tersebut bukanlah PT. DSM. Tapi pihak pemenang lelang kapal expres pearl yakni Ibu R Cs yang diduga masih family dengan pejabat APH,” ungkapnya.
Tan Alibasja menyatakan bahwa pihaknya mencium adanya dugaan kejanggalan dalam proses lelang tersebut.
“Karena pihak pejabat penjual barang milik negara adalah Kejari Serang, dan pemenang lelangnya adalah Ibu R yang diduga adalah istri salah satu pejabat di kejaksaan, ini jelas mencurigakan, jangan jangan ada permainan lelang?,” tegasnya.
Penolakan aktivitas diatas bangkai kapal tersebut juga diungkapkan oleh Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kecamatan Puloampel, Salimudin.
“Harus distop oleh Polairud dan KSOP yang memiliki kewenangan. Apalagi kapal terbakar di tengah laut di kawasan Puloampel, itu menyeramkan bagi kami. Lalu lalang nelayan terganggu, apalagi kalau sampai ada kebocoran oli atau minyak, bisa rusak laut kita,” tandasnya. (Az/red)
