Kejaksaan Tinggi Banten Paparkan Capaian Kinerja 2024
SERANG, TirtaNews – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten merilis capaian kinerja sepanjang tahun 2024 di berbagai bidang, mulai dari pembinaan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara (Datun), hingga pengawasan.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Adekresna, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen Kejaksaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.
Pada bidang pembinaan, Kejati Banten mencatat realisasi anggaran sebesar Rp141,68 miliar dari total pagu Rp144,62 miliar atau mencapai 97,96 persen. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp28,32 miliar dari target Rp32,73 miliar.
Sepanjang 2024, bidang intelijen telah melakukan 70 kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (LIDPAMGAL). Kejati Banten juga menggelar 24 kegiatan posko pemilu, 13 kegiatan pengawasan aliran kepercayaan, serta 17 kampanye antikorupsi.
Selain itu, bidang intelijen berhasil melaksanakan lima kegiatan penelusuran aset terhadap tersangka kasus korupsi serta 102 kegiatan pengamanan pembangunan strategis. Program edukasi hukum juga aktif dilakukan, dengan 276 kali kegiatan Jaksa Masuk Sekolah dan 34 kali Jaksa Menyapa.
Di bidang tindak pidana umum (Pidum), Kejati Banten menangani 3.937 perkara pada tahap pra-penuntutan, 3.277 perkara pada tahap penuntutan, serta mengeksekusi 2.752 perkara. Program restorative justice diterapkan pada 28 perkara.
Sementara di bidang tindak pidana khusus (Pidsus), tercatat 42 perkara di tahap penyelidikan dan 23 perkara di tahap penyidikan. Pada tahap pra-penuntutan terdapat 67 perkara, sedangkan tahap penuntutan sebanyak 76 perkara dengan 61 eksekusi. Sepanjang 2024, Kejati Banten berhasil menyelamatkan dan mengembalikan kerugian negara senilai Rp16,88 miliar.
Di sektor Datun, Kejati Banten melaksanakan enam nota kesepakatan dan 417 perjanjian kerja sama. Bantuan hukum non-litigasi diberikan untuk 2.049 Surat Kuasa Khusus (SKK), sementara litigasi sebanyak 100 SKK.
Pemulihan keuangan negara dari SKK non-litigasi mencapai Rp303,7 miliar, sedangkan penyelamatan keuangan negara dari litigasi mencapai Rp30,3 miliar.
Pada tahun 2024, bidang pengawasan Kejati Banten menerima 13 laporan pengaduan, di mana 11 di antaranya dihentikan dan dua kasus berlanjut ke inspeksi. Kejati juga menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada satu pegawai dan sanksi ringan kepada satu pegawai lainnya.
Dengan berbagai capaian ini, Kejati Banten menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berintegritas. (Az/Red)
