Dugaan Amburadulnya Program Website Desa Wanayasa, Camat Pontang Tegaskan Tidak Terlibat

Views: 417

SERANG, TirtaNews – Program pembuatan website desa di Desa Wanayasa, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang yang dilaksanakan pada tahun 2023 hingga kini masih menyisakan polemik. Proyek senilai Rp 37 juta tersebut dinilai tidak jelas hasilnya karena website yang dijanjikan tidak dapat diakses.

Tim dari Tirtanews.co.id bertemu dengan Camat Pontang, Kepala Desa Wanayasa, Sekretaris Desa Wanayasa, Danramil Pontang Kasi Pem Kecamatan Pontang, dimana dalam pertemuan tersebut Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Pem Kecamatan Pontang menjelaskan duduk permasalahan terkait pembuatan website desa di Desa Wanayasa yang sudah dilaksanakan tetapi tidak bisa diakses dan tidak bermanfaat untuk masyarakat, Minggu (02/02/2025) di Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

Camat Pontang, Samsuri, menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam program tersebut. “Itu urusan desa. Saya tidak pernah ikut campur dan tidak tahu menahu soal pembuatan website desa itu. Saya juga tidak pernah menerima uang sepeser pun dari kepala desa, apalagi minta-minta jatah sama kepala desa,” tegas Samsuri.

Kepala Desa Wanayasa, Ahmad Tobri, memaparkan kronologi awal program tersebut. Menurutnya, Alung bersama Kasi Pem Kecamatan Pontang awalnya menawarkan program pembuatan website desa. Namun, Tobri tidak langsung menyetujui tawaran tersebut dan sempat berkonsultasi dengan pihak terkait.

“Saya sempat bertanya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang. Jawaban mereka, boleh membuat website tetapi harus melalui Diskominfo agar resmi. Pendamping desa juga menolak karena tidak ada aturan yang mendukung program itu,” jelas Tobri.

Namun, karena Alung terus mendatangi kantor desa hampir empat kali dalam seminggu, akhirnya Tobri mengizinkan proyek tersebut dengan nilai Rp 37 juta. “Saat demo, website memang ada, tetapi setelah itu tidak aktif dan tidak bisa diakses lagi. Padahal Alung bilang semua pembuatan, termasuk SPJ, akan dia urus,” lanjutnya.

Hingga kini, Alung tidak dapat dihubungi. “Di-WA atau ditelepon tidak pernah dijawab. Kami jadi capek sendiri dan akhirnya diam sampai sekarang,” keluh Tobri.

Polemik ini memicu kekecewaan warga yang berharap layanan digital desa dapat membantu meningkatkan transparansi dan pelayanan publik di Wanayasa. Hingga berita ini ditulis, belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai langkah penyelesaian kasus tersebut. (Az/Red)