Kades Kohod Terseret Kasus Pemagaran Laut, Kejagung Lakukan Pemanggilan
TANGERANG, TirtaNews — Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Sanip, menjadi sorotan publik atas kasus pemagaran laut yang kontroversial. Arsin diduga menolak pembongkaran pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer yang dipasang di perairan wilayah tersebut.
Tak hanya itu, Arsin juga diduga terlibat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas lahan yang telah dipagari.
Sebagai bagian dari proses penyelidikan, Kejaksaan Agung telah melayangkan surat panggilan kepada Arsin pada 22 Januari 2025. Dalam surat tersebut, Arsin diminta menghadiri pemeriksaan serta menyerahkan dokumen penting, termasuk buku letter C Desa Kohod yang mencatat kepemilikan hak atas lahan di sekitar lokasi pagar laut.
Kasus ini semakin memanas setelah sejumlah warga mengaku nama mereka dicatut dalam penerbitan SHGB tanpa sepengetahuan mereka. Salah satu warga bernama Khaerudin menuturkan bahwa sertifikat tanah mendadak terbit atas nama warga yang sama sekali tidak mengetahui proses penerbitan tersebut.
“Kami tidak pernah merasa mengajukan sertifikat. Sertifikat-sertifikatnya atas nama warga yang memang nggak tahu dibuat sertifikat. Nah di sini tolong diusut tuntas,” ujar Khaerudin saat dihubungi pada Selasa (28/1).
Sejumlah warga lainnya juga menyampaikan keluhan serupa. Mereka menyebut Arsin tidak pernah melakukan musyawarah terkait pemagaran laut maupun penerbitan SHGB. Warga yang rumahnya tergusur mengaku memiliki bukti sertifikat tanah, namun keberatan mereka tak pernah digubris oleh Kades Kohod.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi pemerintah desa dan penegak hukum di Kabupaten Tangerang dalam menjaga transparansi serta melindungi hak warga atas tanah dan lingkungan hidup. (Hen/Red)
