Program Website Desa Mubazir, Anggaran Fantastis Dipertanyakan
SERANG, TirtaNews – Program Web Desa yang digadang-gadang untuk mendukung transparansi dan akses informasi di tingkat desa justru menuai kontroversi. Dengan anggaran mencapai puluhan juta rupiah, masyarakat mempertanyakan efektivitas program tersebut, terlebih karena hingga kini, dua tahun sejak peluncurannya, banyak situs desa tidak aktif atau sulit diakses.
Tidak hanya masyarakat, kepala desa dan perangkat desa pun mengaku bingung dengan keberlanjutan program ini. “Pada tahap kedua, kami diminta membayar lagi kepada pihak ketiga PT WSMB selaku penyedia jasa pembuatan website dengan anggaran yang lebih besar, tetapi saat kami meminta akses untuk masuk ke web tersebut, kami diminta syarat tambahan, seperti surat tugas. Anehnya, sistemnya tidak konsisten, kadang bisa login, kadang tidak,” ujar salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memunculkan kecurigaan bahwa program tersebut hanya menghambur-hamburkan dana desa tanpa manfaat yang jelas. Beberapa perangkat desa bahkan menyebut program ini lebih banyak menghadirkan kebingungan daripada solusi.
Dari informasi yang dihimpun TirtaNews, sejumlah kepala desa dan pendamping desa menyebut adanya keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam program ini. Namun, ketika dikonfirmasi, pihak APH terkait membantah keterlibatan langsung mereka. “Kami hanya diundang dalam kegiatan sosialisasi program tersebut,” ujar seorang pejabat APH yang tidak ingin disebutkan namanya, pada Kamis (09/01/2025).
Masyarakat serta Kepala Desa berharap ada tindak lanjut serius dari pihak berwenang untuk mengusut permasalahan ini. Program yang dibiayai dari dana desa seharusnya memberikan manfaat nyata, bukan menjadi beban tambahan bagi pemerintah desa. (Az/Red)
