PSN PIK 2 Tidak Memerdekakan Masyarakat dari Kemiskinan

Views: 17

Oleh: Kurtubi (Aktivis Pembentukan Provinsi Banten)

Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang terletak di kawasan Tangerang Utara dan Serang Utara, Banten, sejatinya digadang-gadang sebagai salah satu proyek unggulan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Namun, proyek ini justru berpotensi menciptakan degradasi sosial yang nyata bagi masyarakat lokal.

Masyarakat kelas ekonomi atas yang akan menempati kawasan elit PIK 2 Tropical Kostland mendapat fasilitas megah, sementara masyarakat miskin harus merelakan tanah mereka untuk diambil alih oleh pengembang. Ironisnya, mereka yang kehilangan tanah ini hanya akan menjadi penonton di wilayah tempat tinggalnya sendiri, tanpa ada jaminan kehidupan yang lebih baik.

PIK 2 Tropical Kostland, yang seharusnya menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, justru menjadi penyebab pengusiran masyarakat dari tanah kelahirannya. Bersembunyi di balik status PSN, proyek ini mendapat dukungan penuh dari negara, meskipun secara terang-terangan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

Klaim bahwa proyek ini akan menciptakan ribuan hingga puluhan ribu lapangan kerja bagi masyarakat lokal terdengar mulia. Namun, realitasnya jauh dari harapan. Masyarakat dipaksa menjual tanah mereka dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai pasar, membuat mereka kehilangan aset paling berharga tanpa kompensasi yang layak.

Permasalahan ini diperparah oleh instansi pemerintah yang memberikan kewenangan berlebih kepada pelaksana PSN PIK 2 Tropical Kostland. Dalam prosesnya, tata kelola pemerintahan yang baik seringkali diabaikan. Regulasi yang seharusnya melindungi masyarakat justru dikorbankan demi kelancaran proyek.

Pemerintah perlu mengambil langkah tegas dengan mengkaji ulang berbagai aturan yang memberi keleluasaan berlebih bagi proyek ini, khususnya terkait perizinan, pengadaan lahan, dan penentuan harga tanah. Jika tidak, PSN PIK 2 Tropical Kostland hanya akan menjadi simbol ketimpangan sosial yang semakin tajam, menjauhkan masyarakat dari kemerdekaan ekonomi yang sejati.

Masyarakat sekitar layak mendapatkan keadilan. Pembangunan seharusnya membawa manfaat bagi semua pihak, bukan hanya segelintir golongan yang beruntung. Jika PSN seperti PIK 2 terus dibiarkan, cita-cita pembangunan yang berkeadilan hanya akan menjadi mimpi kosong.