HMI Pandeglang Audiensi Perkim Provinsi Banten, HMI: PSU Perkim Provinsi Banten di Pandeglang Diduga Gagal dan Amburadul
Tirtanews.co.id, Pandeglang, Banten – Himpunan Mahasiswa IsIam (HMI) Cabang Pandeglang, mendatangi kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten, Jum’at (11/10/2024) lalu. Kedatangan mereka, untuk melakukan audiensi terkait beberapa issue kaitan pelaksanaan pekerjaan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten.
Ketua Umum HMI Pandeglang, Entis Sumantri mengatakan, HMI menilai banyaknya isuue melihat pembangunan yang didanai APBD Provinsi Banten tersebut yang diduga dikerjakan terkesan asal-asalan, tidak transparan dan sarat akan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dikerjakan di Kabupaten Pandeglang dengan Pagu anggaran yang variatif dari Rp.189 Juta hingga Rp. 378 juta. “Maka ini menyangkut kepada hajat hidup orang banyak apalagi infrastruktur bagian dari hal yang penting untuk masyarakat,” ungkap Ketua Umum HMI Pandeglang, Entis Sumantri kepada sejumlah awak media, Senin (14/2/10/2024).
Apalagi ini menyangkut anggaran negara, lanjutnya, bahkan bukan hanya satu pekerjaan saja melainkan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang mendapatkan pekerjaan PSU lingkungan tersebut dari Perkim Provinsi Banten ini. “Pada saat audiensi kemarin, HMI menegaskan kepada pihak-pihak terkait untuk bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, yang diduga banyak nya kualitas pembangunan paving blok PSU lingkungan di seluruh kecamatan Kabupaten Pandeglang itu di nilai telah gagal dan amburadul,” tegasnya.
Persoalan ini bukan hanya opini saja, katanya, tetapi dalam hal ini kami mendapatkan fakta-fakta hasil investigasi dan advokasi di lapangan banyaknya kejanggalan dalam pembangunan paving blok di setiap wilayah di Pandeglang. “Memang kami butuh bantuan pembangunan untuk daerah kami, akan tetapi ini harus sesuai dengan aturan yang ada, serta sesuai dengan juklak juknis yang berlaku,” tandasnya.
Masih kata Tayo, HMI tegaskan selaku agent of sosial control dan agent of Change, dan HMI lahir sebagai organisasi perjuangan yang dimna ketika ada kebijakan yang asal-asalan itu harus disampaikan kebenarannya. “HMI menduga adanya dugaan monopoli usaha dan ploting pekerjaan tersebut terhadap pembangunan paving Blok PSU lingkungan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Semoga dengan Audiensi yang telah digelar kemarin, Perkim Provinsi Banten dapat menindaklanjutinya, dengan melakukan evaluasi ke lapangan, namun apabila tidak ada respon atau tindaklanjut maka kita akan konsolidasi untuk aksi demontrasi,” tegasnya.
Ditanya seperti apa tanggapan Dinas Perkim Provinsi Banten pada saat Audiensi, Tayo menjelaskan, pada saat Audiensi salah satu perwakilan Perkim Provinsi Banten yang menerima audiensi HMI, Ayip Bakhrul Ulum selaku Peltek menyampaikan aspirasi HMI Cabang Pandeglang ini, diterima dengan sangat baik. Bahkan, kata Tayo, Ayip Bakhrul Ulum mengatakan akan meninjau hasil pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan jika memang ada pekerjaan yang harus diperbaiki, kata Tayo menirukan ucapan Peltek.
“Perkim Provinsi akan meminta pihak pelaksana untuk segera memperbaiki pekerjaannya. Ayip pun akan menegaskan kepada pelaksana pekerjaan dalam jangka waktu dekat ini harus segera melakukan evaluasi atas laporan yang dinas terima,” beber Tayo.
Hal senada dikatakan oleh Kabid PPD HMI Cabang Pandeglang, Moch Ilham. Dia mengatakan, audiensi kemarin bukanlah langkah akhir, tapi ini langkah awal HMI mengawal pembangunan daerah khususnya yang ada di Kabupaten Pandeglang. “Hasil investigasi kami temukan banyaknya kejanggalan hampir di seluruh wilayah Kabupaten pandeglang, pembangunan yang di berikan oleh pemerintah provinsi Banten, melalui Dinas Perkim Provinsi Banten ini kami anggap gagal,” tandas Moch Ilham.
Sejumlah kejanggalan pekerjaan ini ada beberapa wilayah, katanya, contoh di Kecamatan Carita, Patia, Cikeusik, Keraton Kecamatan Majasari, Saketi, Jiput, Sukaresmi dan kecamatan lainnya itu banyaknya pembangunan PSU yang diduga tidak sesuai spesifikasi yang ada, bahkan tidak transparan tanpa papan proyek pembangunan.
“Yang kami harapkan adalah kualitas pembangunan yang baik secara kualitas maka penting rasanya kita kawal pembangunan yang ada di Kabupaten Pandeglang ini, apalagi ini anggaran negara yang tidak boleh di buat main main,” tutupnya. (Ri3z/02).
