Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Ruas Jalan Nasional di Duga Asal, Aktivis Akan Layangkan Surat Audien
Tirtanews.co.id, Pandeglang, Banten – Kembali aktivis Kabupaten Pandeglang menyoroti pelaksanaan pekerjaan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten, di Kampung Kadu Hapa Desa Babakan Lor Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang, Banten.
Mereka, menyoroti soal pemasangan Udith yang diduga asal asalan. Selain itu, para pekerja, tidak seluruhnya mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap sesuai dengan aturan. Pada pelaksanaan pekerjaan kegiatan paket Preservasi Jalan Simpang Labuhan – Saketi – Pandeglang – Rangkasbitung yang dilaksanakan oleh PT. Rama Abadi Pratama selaku penyedia jasa, pada pemasangan UDith, terkesan dipaksakan.
“Selain itu, pada pelaksanaannya, minim Alat Pelindung Diri (APD). Karena, para pekerja tidak menggunakan APBD yang lengkap. Nampak, perusahaan pelaksana pekerjaan, nampak tidak mematuhi peraturan K3 yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” tegas Ketua Peleton Pemuda Kabupaten Pandeglang, Aris Doris, Rabu (31/01/2024).
Lebih lanjut dia menjelaskan, hasil pantauan kami, pemasangan Udith yang dilakukan malam hari tersebut nampak dipaksakan. Pasalnya, UDith dipasang ketika air pada saluran air tersebut masih setinggi dada orang dewasa. Pertanyaannya, Bagaimana mereka mengukur elevasi dari Udith tersebut, sementara, pemasangannya saja dilakukan pada saat air masih tinggi, dan minim penerangan. “Pihak pelaksana pekerjaan sepertinya sengaja melakukan pekerjaan saat tidak banyak masyarakat umum menyaksikan pekerjaan tersebut,” bebernya.
Masih kata Aktivis yang doyan Aksi ini menuturkan, yang lebih mirisnya lagi, para pekerja pada saat pemasangan Udith tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap. Hanya beberapa orang saja yang mengenakan APD. “Padahal, untuk hal itu sudah tertera pada anggaran setiap pekerjaan milik pemerintah, apalagi sekelas pekerjaan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten,” ujarnya.
Untuk itu kami menilai, ada kelalaian pengawasan dari pihak Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten pada pekerjaan ini. Lantaran, pekerjaan tidak diawasi pada saat pelaksanaan setiap waktu, dari pagi hingga malam. “Selain warga yang mengeluhkan akses yang terputus, banyak juga pengguna jalan yang mengeluhkan terganggunya lalulintas, karena, matrial tanah dan yang lainnya memenuhi setengah dari badan jalan,” ucapnya.
Kami dari Peleton Pemuda Kabupaten Pandeglang, dalam waktu dekat akan melayangkan surat audiensi kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten. “Dalam hal ini Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten yang kami anggap lemah dalam melakukan pengawasan, dan bukan hal yang tidak mungkin untuk kami lanjutkan dengan Aksi Unjuk Rasa (Unras) apabila tidak ada tanggapan,” imbuhnya.
Seperti pernah diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Kampung Kadu Hapa Desa Babakan Lor Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang, Banten yang mengeluhkan terputusnya akses masuk untuk aktifitas masyarakat serta putusnya saluran air bersih PDAM ke wilayah mereka akibat pekerjaan yang disebut tanpa ada sosialisasi kepada warga terlebih dahulu. (Ri3z/01).