Demo Refleksi Hari Sumpah Pemuda Ke 95 Berakhir Ricuh, Mahasiswa Sebut “Raport Merah” Untuk Pemda Pandeglang
Pandeglang, TirtaNews – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemuda Oktober (GEPOK) Pandeglang yang terdiri dari HMI, GMNI, LMND, IMM, PW. KUMALA dan KUMANDANG Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (30/10/2023), menggelar aksi Unjuk Rasa di depan kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pandeglang.
Dalam orasinya, mereka menyebut “Raport Merah” untuk Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Lantaran, banyak persoalan yang hingga kini belum dibenahi oleh Pemkab Pandeglang. “Hari Sumpah Pemuda yang ke 95 dengan tema “Rapot Merah Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Pandeglang” ini kami melakukan aksi demo di depan kantor Bupati dan DPRD Pandeglang, sebagai bentuk kekecewaan kami kepada birokrasi Pandeglang,” ungkap Korlap Aksi GEPOK Pandeglang, Entis Sumantri.
Seperti diketahui, lanjutnya, pada 28 Oktober 1928, di kutip dari buku “Dibawah Bendera Revolusi” tahun 1963 sebagai naskah yang menyatukan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda sendiri merupakan ikrar para pemuda yang dibacakan saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober lalu. “Jadi Pemuda bukanlah hanya semata-mata menjadi simbol atau seremonial saja, jelas kaum pemuda bagian dari Agent Of Change, Agent Of Sosial Control yang dapat membawa perubahan untuk bangsa dan negara,” ujarnya.
Lebih lanjut Entis mengatakan, kami menginginkan adanya perubahan dan solusi yang nyata untuk Pandeglang, baik itu dari Birokrasi Pemerintahan Daerah, Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif yang ada di Kabupaten Pandeglang yang di rasa tidak maksimal kinerjanya. “Baik dalam bidang Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Insfrastruktur, Sosial, Lingkungan, Kebudayaan, Pertanian, Pariwisata, Projek Nasional Tol- Serang- Panimbang, Perencanaan Kawasan Industri, Warisan Dunia UNESCO (Hak Paten Badak), masih maraknya Konflik Agraria, serta maraknya kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang masih meningkat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih lemah serta Peningkatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang yang masih tertinggal dari Kabupaten atau Kota lain di Provinsi Banten,” paparnya.
Selain itu, katanya, pemerataan insfratuktur di Kabupaten Pandeglang yang belum merata, pembinaan pemuda yang masih lemah, yang seharusnya, Pemda Pandeglang menganggarkan 2% dari APBD untuk pembinaan bagi kaum muda yang ada di kabupaten Pandeglang. “Untuk itu, kami menganggap Pemkab Pandeglang gagal, tidak ada inovasi untuk kemajuan dan Peningkatan Daerah, dan mendesak agar ada evaluasi total birokrasi di Pemkab Pandeglang, stop Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Birokrasi pemerintahan kabupaten pandeglang,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Korlap 2 Hatta menegaskan, di Pandeglang masih banyak yang harus di evaluasi agar terciptanya kemajuan daerah dalam era digitalisasi dan globalisasi yang begitu canggih ini masih belum terasa secara maksimal kepada masyarakat pandeglang. “Maka dengan kegagalan Birokrasi Pemerintahan Daerah ini adalah bentuk kegagalan eksekutif yang harus menjadi catatan penting di akhir Periode kepemimpinan rezim Irna – Tanto,” tegasnya.
Masih banyak sektor-sektor yang harus di benahi di pandeglang ini, lanjutnya, baik Legislatif, yudikatif dan Eksekutif yang ada di Kabupaten Pandeglang. “Untuk itu wajar kami memberikan “Raport Merah” untuk Pemda Pandeglang secara keseluruhan,” tutupnya.
Pantauan dilokasi Unras, Unras berakhir dengan kisruh. Bahkan, kepolisian yang mengawal Unras tersebut, hingga harus menembakan Water Cannon kepada massa pendemo. (Ri3z/red).
