HMI Unras di KP3B Refleksi HUT Banten Ke 23, HMI: Raport Merah Untuk Banten

0
HMI Unras di KP3B Refleksi HUT Banten Ke 23, HMI: Raport Merah Untuk Banten
Views: 112

Tirtanews co.id, Banten – Ratusan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang tergabung dalam Aliansi HMI Se- Banten, enggelar Aksi Demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Provinsi Banten untuk menyambut hari jadi Banten Ke 23 tahun di depan kantor Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Rabu (04/10/2023).

Menurut Ketua umum HMI Cabang Pandeglang selalu Korlap Aksi, Entis Sumantri mengatakan, ada beberapa permasalahan yang menjadi catatan kami dalam aksi ini agar segera ditangani oleh Pemprov Banten. Antara lain mengenai Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Banten, Dana Bagi Hasil (DBH), pengendalian inflasi, angka pengangguran, dan angka stunting yang masih tinggi dan kemiskinan ekstrem.

“Provinsi Banten merupakan lima besar daerah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia, menurut Survey Status Gizi Indonesia, angka Stunting di Banten 24,5 persen. Tidak ada satupun Kota atau Kabupaten di Banten yang Prevalansinya dibawah 10 Persen,” ungkapnya

Kabupaten pandeglang kayak akan wisatanya, katanya, serta mendapatkan penghargaan kota Wisata serta adanya penetapan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 1991, itu ada di kabupaten pandeglang, salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap PAD Provinsi Banten, dan negara Indonesia namun Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Kabupaten Pandeglang sangat minim dan terbilang jauh dari kata layak.

“Selain itu, masalah angka pengangguran di Banten masih tinggi juga menjadi pekerjaan rumah yang disorot HMI, berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran di Banten tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 yang sebesar 8,53 persen, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia,” tambahnya.

Maka dengan anggaran bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Banten di tahun 2023 mencapai 125 Miliyar ini, lanjutnya, dirasa masih kurang layak karena sesungguhnya Kabupaten atau Kota yang di kategorikan kabupaten miskin ekstrem adalah Kabupaten Pandeglang itu hanya mendapatkan bantuan sebesar 20 Milyar sesuai apa yang sudah di sampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah atau BPKAD provinsi Banten.

“Kami apresiasi kepada pemerintah provinsi atas bantuan itu tetapi Selain itu, masalah kemiskinan ekstrem di kabupaten kami Pandeglang Provinsi Banten juga menjadi catatannya. Hal itu berdampak pada angka stunting yang begitu tinggi, maka perlunya di evaluasi kembali bantuan tersebut agar pembangunan serta pengentasan angka kemiskinan ekstrem itu dapat terentaskan jangan hanya kabupaten kami di pertontonkan bahwa kami kabupaten miskin ekstrem, dan di penjual kan ke pemerintah pusat saja,” tambah Entis aktivis Pandeglang yang kerap di panggil Tayo.

Hal senada dikatakan oleh Ketua Umum HMI Cabang Kabupaten Tangerang, ikbal. Dia mengatakan, HMI cabang Tangerang turun aksi dalam memperingati HUT Banten yang ke 23 ini dengan membawa 3 isu, diantaranya, Pertama, masalah angka pengangguran di Banten yang masih jauh di angka nasional yaitu 7.97 persen. Yang ke Dua adalah keluarga miskin ekstrem di Banten mencapai 999.402 keluarga atau sebesar 4.109.807 jiwa dari 12 juta jiwa total masyarakat nya.

“Dan yang terakhir ke Tiga, Provinsi Banten masuk ke dalam 5 besar daerah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia dengan angka 24,5 persen. Maka dengan aksi ini kami menuntut kepada Pemprov Banten untuk segera menyelesaikan 3 isu mendasar ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Ratu Nisya, menyampaikan dalam orasinya HUT Banten bukan hanya seutas euforia penambahan usia dalam angka, namun, seyogianya dimaknai dalam bentuk refleksi diri terlebih kepada pemangku pemerintah provinsi Banten.

“Hal ini tentu tersinyalir dari keresahan masyarakat, kondisi Masyarakat Lebak yang masih tertinggal sebagai daerah termiskin di Banten. Upaya pengentasan kemiskinan, penyelesaian reklamasi pasca tambang dan ketegasan dalam pemberantasan tambang ilegal di Lebak, serta tidak ada optimalisasi peran Pemprov dalam sektor pendidikan,” ujar Ratu Nisya.

Oleh karena itu, masih kata Nisya, kami HMI Cabang Lebak tidak akan berhenti sampai disini saja. “Tentu kami bersama Aliansi HMI Cabang Se Banten akan terus menyuarakan dengan persoalan yang sama dan dalam tempo hingga sampai pada tujuannya,” tambahnya.

Ketua Umum HMI Cabang Kabupaten Tangerang, Agus mengatakan, dalam rangka merayakan harlah ke 23 Provinsi Banten kado terindah yang di berikan oleh HMI cabang Kabupaten Tangerang dalam kepemimpinan Al Muktabar selaku PJ Gubernur Banten, bahwa selama memimpin Provinsi Banten ada beberapa kado berupa catatan penting untuk Pemprov Banten. “Selama jabatan PJ Gubernur Al Muktabar jumlah angka pengangguran Provinsi Banten lebih meningkat ke urutan pertama se Indonesia, hal tersebut Kabupaten Tangerang menjadi donatur pengangguran terbesar Se- provinsi Banten,” tegas Agus.

Bukan hanya itu, lanjutnya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten atau Kota lainya pun menjadi sorotan kami selaku kader Himpunan Mahasiswa Islam, bahkan, dalam perjalannya akibat dari itu ada korban jiwa oleh dam truck dalam 1 bulan kebelakang terdapat 4 korban jiwa dan beberapa korban jiwa adalah anak dibawah umur, akibat dari Insfrastruktur di Provinsi Banten yang kurang maksimal.

“Apalagi soal sampah-sampah yang berserakan di jalan serta pemeliharaan dan pembuangan sampah di kabupaten atau kota di Provinsi Banten ini masih menjadi PR besar untuk Pemprov Banten. Ini menjadi catatan penting yang kami haturkan, supaya Pemprov Banten lebih maju di usia yang semakin dewasa juga ini bagian daripada peringatan untuk para calon Gubernur Banten. Agar siapa pun yang nanti menjadi Gubernur Banten nanti supaya mampu membenahi persoalan persoalan yang kami sampaikan pada HUT Banten ke 23 ini,” paparnya.

Ketua Umum HMI Cabang Serang, Ari Opanda turut menambahkan, dia menyampaikan dalam 23 tahun, Banten Gagal, Rakyat terbengkalai. Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang dengan tegas dan jelas mendesak agar Pemprov Banten evaluasi sampai ke akar masalah dalam pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, kemiskinan, lingkungan dan tingkat penangguran.

Ari mengatakan, dalam aksi massa ini Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Serang, menuntut Pemprov Banten untuk, Pertama, segera revitalisasi dan realisasi pendidikan yang berkualitas. Kedua, mendorong Pemprov Banten untuk memfasilitasi beasiswa daerah. Ketiga, Optimalkan jaminan kesehatan di Provinsi Banten, Keempat, Optimalkan penanganan pencemaran sungai ciujung.

“Kelima, pemerataan infrastruktur di Pemprov Banten, Keenam, hentaskan kemiskinan ekstrim di Banten, Ketujuh, Optimalkan pertumbuhan lingkungan dan ekonomi maritim Banten, dan terakhir Wujudkan GCG,” jelasnya.

“Demikian tuntutan kami dan apabila pemprov banten tutup mata dan telinga atas apa yang di alami rakyat banten, hal ini membuktikan bahwa 23 tahun Pemprov Banten tidak peduli dengan rakyatnya dan gagal mengurus dirinya sendiri,” tutup seluruh Ketua Umum HMI SE Banten. (Ri3z/01).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *