Bela KPM BPNT dan PKH, Sembilan Organisasi Demo Dinsos Pandeglang
Tirtanews.co.id, Pandeglang, Banten – Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Banten, di demo Sembilan organisasi Kabupaten Pandeglang, antara lain, Aliansi Forum Masyarakat Pandeglang (AFMP), Gerakan Mahasiswa Cinta Pandeglang (GMCP), Gerakan Mahasiswa Pandeglang Berkah (GMPB), Satuan Pemuda (Peleton Pemuda), Kesatuan Aksi Peduli Banten (KAP-B), Solidaritas Gerakan Masyarakat (Sigma), Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), Ikatan Rakyat Reformasi (Ikrar), Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (Turki).
Dalam orasinya mereka menyuarakan dan menuntut para oknum beserta Kepala Dinas Sosial agar secepatnya bertangggung jawab atas perilaku yang diperbuatnya terhadap nasib KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Segera usut tuntas dugaan mega korupsi terkait dengan manipulasi data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Non Tunai hingga bantuan Tunai, dalam hal ini adalah KPM yang dinyatakan meninggal, penerima Sembako dan PKH yang ganda termasuk KPM yang dianggap tidak berhak lagi menerima tetapi diduga dicairkan oleh oknum tertentu selama Bansos tersebut berjalan,” ujar salah seorang Koordinator Aksi, Denis, Kamis (06/07/2023).
Ditempat yang sama, salah satu orator lainnya mengatakan, terjadinya penggiringan KPM Bansos Tunai ke Non Tunai, merupakan perilaku seperti itu tentunya sengaja melabrak atau melanggar Permensos tentang bantuan sembako Tunai. Kami menilai, katanya, ada sistem kolaborasi oknum terkait sehingga upaya penggiringan KPM supaya membelanjakan uangnya seketika kepada penyedia Sembako dengan jumlah komoditi yang tidak sesuai.
“Kami dari gerakan aksi hari ini semata mata karena peduli terhadap KPM Sembako maupun PKH yang disiasati untuk memenuhi hasrat keuntungan para oknum. Kami menuntut pihak berwenang agar mengusut tuntas oknum kubu Dinsos bersama Pendampingnya, usut juga penyedia komoditi sembako serta kepala Desa yang diduga memaksakan bantuan yang seharusnya tunai di non tunaikan,” tegasnya
Adanya hal ini, kata Doris, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) terkesan pura pura buta tuli dan harus diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan manipulasi data KPM. Peristiwa yang selalu mensiasati hak KPM Bantuan Sosial itu, katanya, terjadi sejak awal realisasinya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Bansos Tunai sekarang ini.
“Hal itu disiasati untuk keuntungan para oknum secara perorangan atau golongan demi terpenuhinya janji politis, atau bisa juga diduga bagi bagi hasil secara berjamaah, sekarang beredar isue Maling teriak Maling, atas dugaan itu kami mendesak APH segera periksa semua Pendamping, TKSK, Tim Koordinasi Kecamatan, penyedia komoditi Sembako dan juga pihak PT. Pos Indonesia termasuk Kepala Dinas yang bersangkutan,” tegas Doris.
Lebih lanjut dia mengatakan, ada dugaan penggelapan hak KPM sejak di lakukannya validasi dobel rekening milik KPM. Kami akan mempersiapkan data untuk menghadap Kementrian Sosial untuk meminta keterangan yang detile berkaitan realisasi anggaran bansos seperti dahulu bagi KPM Sembako dan PKH yang sudah lama disatu rekeningkan.
“Pertanyaannya, apakah KPM penerima bansos Sembako plus PKH nya masih direalisasi atau salahsatunya dihapuskan, jika masih mendapatkan keduanya dalam satu rekening maka patut diduga disitu ada tindakan merampok hak masyarakat penerima manfaat berjalan lama, dan ingat, Do’a para KPM adalah Neraka bagi mereka yang telah melakukan penyiasatan data KPM,” pungkasnya. (Ri3z/01).
