Soal Pabrik Porang Masih Bergulir, DKUMKMPP Kabupaten Pandeglang Kembali di Demo

Views: 140

Tirtanews.co.id, Pandeglang, Banten – Untuk kesekian kalinya, kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUMKMPP) Kabupaten Pandeglang, didemo Aktivis Kabupaten Pandeglang, Banten, yang menamakan dirinya Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P4) Kabupaten Pandeglang.

P4 menyebut, pejabat di DKUMKMPP Kabupaten Pandeglang diduga bermain didalam pelaksanaan dan pembangunan pabrik Porang yang hingga kini belum bisa di operasikan. Bahkan, P4 menduga ada aroma korupsi berjamaah didalam pelaksanaan pembangunan pabrik Porang, sehingga, mereka mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar menguji forensik dokumen – dokumen pada perusahaan pemenang lelang pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah Porang.

“Kementrian Perindustrian, KPK dan Polri agar segera memanggil oknum pejabat di DKUMKMPP Kabupaten Pandeglang. Kita tidak bisa memungkiri bahwa, di Kabupaten Pandeglang, salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia, bisa dikebiri dan disodomi oleh oknum-oknum pejabat yang terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam proses pembangunan pabrik pengolahan Porang,” ungkap Arip Wahyudin alias Ekek, Rabu (24/05/2023).

P4 menduga, kata Arip Ekek, bahwa telah terjadi dugaan korupsi masal kaitan pembangunan pabrik Porang di Pandeglang. Lantaran, kata dia, pembangunan itu, terindikasi telah merugikan keuangan negara yang di lakukan secara terstruktur dan massif oleh oknum pejabat, serta beberapa steakholder yang ikut andil dalam perencanaan pembangunan pabrik Porang. Dari mulai perencanaan, pengajuan, hingga pengerjaan proyek Pabrik Porang yang menelan anggaran sebesar Rp. 14 Miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2022, kata Ekek, tercium adanya dugaan aroma korupsi berjamaah.

“Dugaan adanya korupsi berjamaah tersebut tercium dengan dari mulai ploting pabrik pengolahan yang tidak masuk pada Zona Industry, kemudian pengerjaan pabrik yang asal asalan, serta pengerjaan jalan lingkungan dan dugaan adanya pengkondisian lelang. Yang lebih krusial, adanya pengambil alihan secara paksa manajemen Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) dari kelompok IKM Porang, kepada BUMD Pandeglang,” paparnya.

Pelaksanaan pengerjaan pabrik Porang, lanjutnya, diduga dijadikan ajang bancakan oknum-oknum pejabat di lingkungan Pemda Pandeglang khususnya dinas DKUMKMPP. Untuk itu kami P4 mendesak agar, Bupati Pandeglang untuk meninjau ulang hal-hal yang berkaitan dengan pabrik Porang beserta pengolahan dan manajemennya.

“Kami menuntut, penjarakan oknum oknum pejabat yang terlibat dalam pengerjaan dan pengolahan pabrik Porang. Kemudian, Menteri Perindustrian beserta jajaran harus melakukan peninjauan ulang berkaitan dengan SIKM Porang di Kabupaten Pandegalang. Kemudian, KPK dan POLRI harus segera memanggil Oknum pejabat DKUMKMPP beserta oknum oknum lainnya yang terlibat,” tegasnya.

Lebih lanjut Arip Ekek menegaskan, APH agar menguji forensik dokumen – dokumen pemenang lelang semua pekerjaan yang berkaitan dengan pabrik sentra Porang. Selain itu, kami menuntut agar Inspektorat jangan molor, harus cermat serta independen dalam melakukan pemeriksaan SIKM Umbi Porang publikasikan hasil pemeriksaannya. “Apabila tuntutan kami tidak digubris pemerintah, P4 akan melakukan Aksi unjuk rasa kembali dengan massa yang lebih banyak,” pungkasnya. (Riez/01).